EDITOR: Wali
KLIKSUMUT.COM | JAKARTA – Menteri BUMN Erick Thohir baru saja melakukan perombakan besar di tubuh PT Pertamina (Persero), menunjuk Simon Aloysius Mantiri sebagai Direktur Utama yang baru. Langkah ini memicu spekulasi bahwa perubahan di direksi BUMN lain, seperti PT PLN (Persero), akan segera menyusul, terutama mengingat masa jabatan Dirut PLN Darmawan Prasodjo akan habis pada Desember 2024.
Pertanyaan besar yang muncul di publik adalah, siapa yang akan menggantikan Darmawan? Menurut berbagai sumber, Darmawan, yang berasal dari Partai PDI Perjuangan, tengah berupaya mencari dukungan agar dapat mempertahankan jabatannya di PLN. Ini menjadi pilihan yang masuk akal, mengingat ambisinya untuk masuk kabinet sebagai Menteri atau Wakil Menteri belum berhasil.
BACA JUGA: Dirut PLN Mendatang Idealnya dari Kalangan Internal, Beretika, dan Tidak Mengejar Kekayaan
Teuku Yudhistira, Koordinator Nasional Relawan Listrik Untuk Negeri (Re-LUN), berpendapat bahwa PLN memang membutuhkan penyegaran untuk memperkuat performa perusahaan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Yudhistira, Darmawan sudah cukup memimpin selama tiga tahun, dan perubahan ini penting demi meningkatkan kualitas pelayanan PLN.
“Siapapun nanti yang dipilih, itu adalah hak prerogatif Presiden Prabowo melalui Menteri BUMN. Namun, harapannya agar ada penyegaran dalam kepemimpinan PLN,” tegas Yudhistira pada Rabu (6/12/2024).
Praktik Nepotisme di PLN dan Masalah Rekrutmen Pro Hire
Re-LUN juga mencatat beberapa masalah di internal PLN selama kepemimpinan Darmawan. Salah satunya adalah praktik nepotisme dalam rekrutmen pejabat pro hire (profesional hire), yang dianggap mencederai prinsip profesionalisme di BUMN.
Yudhistira menyoroti salah satu pejabat pro hire berinisial PAS yang saat ini menjabat sebagai Executive Vice President (EVP) di PLN. Dengan usia yang baru 30 tahun, ia berhasil menduduki posisi tinggi yang biasanya diperoleh pegawai PLN asli setelah berkarier selama puluhan tahun.
“Sosok ini kabarnya memiliki hubungan keluarga dengan petinggi PLN. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan di kalangan pegawai yang merasa bahwa jalur karier mereka terganjal oleh kepentingan nepotisme,” ungkap Yudhistira.
Tidak hanya PAS, Yudhistira juga menyinggung pejabat pro hire lainnya yang diduga melanggar peraturan perusahaan. Salah satu contohnya adalah pejabat berinisial IV yang menjabat sebagai VP Administrasi Pengadaan Hukum meski diduga tidak memiliki sertifikasi yang diwajibkan dalam Perdir No. 18 Tahun 2023 tentang Pengadaan Barang/Jasa di PLN.
Modus Penyelewengan Dana dan Pengaruh Arogansi di Internal PLN
Selain itu, Re-LUN juga menyoroti praktik pengajuan proposal dana oleh seorang pejabat pro hire berinisial SA yang kerap disetujui oleh Sekretaris Perusahaan PLN yang diduga adalah koleganya. Yudhistira mengungkapkan bahwa hal ini berpotensi merugikan keuangan perusahaan dan melanggar prinsip Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang seharusnya diterapkan dengan tegas di lingkungan PLN.
Yudhistira menegaskan pentingnya audit dan investigasi menyeluruh oleh lembaga seperti BPK, KPK, dan Kejaksaan Agung atas dugaan adanya praktik korupsi dan nepotisme di PLN. Menurutnya, komitmen Presiden Prabowo dalam pemberantasan korupsi seharusnya menjadi momentum untuk membersihkan institusi penting seperti PLN dari berbagai praktik yang tidak sehat.
BACA JUGA: PLN Dorong Energi Bersih melalui Kolaborasi Strategis untuk Masa Depan Berkelanjutan
“Dengan adanya permasalahan ini, kita berharap agar PLN segera mendapatkan sosok pemimpin baru yang mampu membawa perubahan dan memiliki integritas tinggi, sesuai dengan semangat reformasi yang diusung oleh Presiden Prabowo,” tutup Yudhistira.
Pergantian Dirut PLN menjadi perhatian penting, terutama dalam menjaga profesionalisme dan transparansi dalam pengelolaan salah satu perusahaan vital di Indonesia. Keputusan yang diambil oleh Menteri BUMN Erick Thohir nantinya akan sangat memengaruhi arah kebijakan dan performa PLN di masa mendatang. (KSC)
