Pj Gubernur Sumut Agus Fatoni Sebut Sensus Ekonomi 2026 Jadi Batu Loncatan Menuju Indonesia Emas 2045

Pj Gubernur Sumut Agus Fatoni Sebut Sensus Ekonomi 2026 Jadi Batu Loncatan Menuju Indonesia Emas 2045
Pj Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Agus Fatoni membuka Focus Group Discussion (FGD) penyusunan strategi pengumpulan data sensus ekonomi 2026 di Hotel JW Marriott, Medan, Selasa (15/10/2024). (kliksumut.com/ist)

EDITOR: Wali

KLIKSUMUT.COM | MEDAN – Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Agus Fatoni, menegaskan pentingnya pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Menurutnya, sensus ekonomi ini akan memberikan data yang akurat dan komprehensif, yang dapat menjadi dasar dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran.

“Sensus Ekonomi ini akan memotret seluruh aktivitas ekonomi kita. Untuk menuju Indonesia Emas 2045, dibutuhkan data yang akurat guna membuat kebijakan yang efektif,” kata Fatoni saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Strategi Pengumpulan Data Sensus Ekonomi 2026 di Hotel JW Marriot, Medan, Selasa (15/10/2024).

BACA JUGA: Sukseskan Sensus Pertanian 2023, BPS Sumut Gandeng Stakeholder

Lebih lanjut, Fatoni menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi alat penting bagi dunia usaha, karena mampu mengidentifikasi potensi dan peluang investasi yang dapat dimanfaatkan oleh sektor swasta.

“Sensus Ekonomi 2026 memiliki nilai strategis dalam mendukung transformasi ekonomi. Data yang dihasilkan dapat menjadi pedoman bagi sektor usaha dan masyarakat luas, terutama dalam meningkatkan daya saing bisnis di masa depan. Dengan data ini, kita dapat mengetahui kekuatan, kelemahan, serta tantangan yang dihadapi,” tambahnya.

Sensus Ekonomi: Pilar Data Pembangunan

Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi yang kelima dalam sejarah Indonesia, melanjutkan tradisi yang dimulai sejak 1986, 1996, 2006, dan 2016. Pelaksanaan sensus ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menyediakan informasi terkini mengenai perkembangan ekonomi, kependudukan, dan pembangunan.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut, Asim Saputra, mengungkapkan bahwa pihaknya akan mengadopsi pendekatan teknologi informasi dalam sensus mendatang. Penggunaan kertas kuisioner akan diminimalisir, sejalan dengan inovasi digital yang lebih efisien dan aman.

“Kami akan menggunakan teknologi untuk memastikan keamanan dan kerahasiaan data. BPS berkomitmen untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026,” ujar Asim.

Asim juga menekankan pentingnya penguatan program Satu Data Indonesia (SADA INA) yang akan dioptimalkan pada tahun mendatang. Program ini diharapkan dapat memudahkan akses data oleh seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat luas.

“Kami mengajak semua pihak untuk bersinergi dalam menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 dan mendukung tercapainya tujuan program Satu Data Indonesia,” tambahnya.

Kolaborasi Pemerintah dan Sektor Swasta

Dalam upaya mewujudkan ekonomi yang lebih inklusif dan kompetitif, Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi fondasi bagi perencanaan kebijakan dan investasi yang lebih terarah. Dengan hadirnya data yang lebih valid, sektor swasta dapat mengambil keputusan bisnis yang lebih tepat, meningkatkan daya saing, serta memetakan peluang-peluang baru di pasar nasional dan internasional.

Bacaan Lainnya

BACA JUGA: Pakar: Pencatutan Data Pribadi, Pelanggaran Berat Pemilihan Kepala Daerah

Acara FGD tersebut juga dihadiri oleh beberapa pejabat penting, termasuk Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum Politik dan Pemerintahan Muhammad Armand Effendy Pohan serta Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral Mulyadi Simatupang.

Menuju Indonesia Emas 2045

Sensus Ekonomi 2026 diharapkan menjadi pijakan awal untuk menciptakan kebijakan ekonomi yang lebih tangguh dan berkelanjutan, sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045. Dengan kolaborasi antara pemerintah, BPS, sektor swasta, dan masyarakat, data yang dihasilkan dari sensus ini akan menjadi aset strategis dalam merancang masa depan ekonomi yang lebih cerah dan inklusif. (KSC)

Pos terkait