EDITOR: Wali
KLIKSUMUT.COM | MEDAN – Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara, Agus Fatoni, turut serta dalam Rapat Koordinasi (Rakor) untuk mengantisipasi isu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) serta membahas persiapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2025. Rapat yang diadakan pada Kamis (31/10/2024) ini berlangsung secara virtual dari Rumah Dinas Gubernur Sumut dan dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, dengan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli serta para kepala daerah di seluruh Indonesia.
Mendagri Tito Karnavian menegaskan pentingnya persamaan visi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyikapi isu ketenagakerjaan, terutama mengenai upah minimum dan PHK. “Isu ketenagakerjaan ini sangat sensitif, khususnya menjelang Pilkada serentak. Oleh karena itu, kita perlu mengambil kebijakan yang tepat agar tidak menimbulkan gejolak,” ujar Tito.
BACA JUGA: Pj Gubernur Sumut Agus Fatoni: Pemuda Jadi Aset Penting Menuju Indonesia Emas 2045
Dalam kesempatan yang sama, Menaker Yassierli menyampaikan apresiasi atas kolaborasi antara Kemendagri dan kementeriannya. Ia menyoroti pentingnya menjaga iklim kerja dan usaha yang kondusif di Indonesia, termasuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja yang saat ini berada pada level rendah. “Produktivitas tenaga kerja Indonesia hanya 0,19, jauh di bawah Amerika yang mencapai 1. Ini menjadi tantangan besar ke depan,” jelasnya.
Agenda Strategis dalam Penyusunan UMP 2025
Selain antisipasi PHK, Rakor ini juga membahas sejumlah agenda penting terkait penyusunan UMP 2025. Pada 31 Oktober 2024, Mahkamah Konstitusi dijadwalkan membacakan putusan terkait uji materi UU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan, sementara BPS akan menyerahkan data sebagai dasar penghitungan upah minimum kepada Kemenaker pada 6 November 2024.
BACA JUGA: Pemprov Sumut Tingkatkan Kapasitas Kepemimpinan melalui PKN Tingkat II dengan Proyek “Relaksasi For Transparency”
Agus Fatoni mengungkapkan komitmennya untuk mengawal implementasi kebijakan pusat di Sumatera Utara. “Kami akan segera melakukan koordinasi internal dengan OPD dan Forkopimda terkait untuk memastikan persiapan penerapan UMP dan UMK berjalan lancar,” ujarnya.
Dengan Rakor ini, diharapkan kepala daerah mampu berkoordinasi dengan serikat buruh, pengusaha, dan Forkopimda, untuk menjaga kestabilan politik dan ekonomi menjelang tahun baru 2025. (KSC)
