EDITOR: Wali
KLIKSUMUT.COM | JAKARTA – Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Agus Fatoni turut hadir dalam acara penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2023. Acara tersebut berlangsung di Jakarta Convention Center, Jakarta, pada Senin (8/7/2024).
Laporan Hasil Pemeriksaan LKPP Tahun 2023 diserahkan langsung oleh Ketua BPK RI Isma Yatun kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam kesempatan tersebut, BPK RI memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada LKPP, menandakan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.
BACA JUGA: Pj Gubernur Fatoni Canangkan Gerakan Bedah Rumah Serentak di Sumatera Utara
Presiden Joko Widodo dalam sambutannya menekankan bahwa opini WTP merupakan sebuah kewajiban bagi setiap instansi yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ia mengingatkan bahwa pengelolaan keuangan harus dilakukan dengan baik dan bertanggung jawab.
“Ini uang rakyat, ini uang negara. Kita harus merasa setiap tahun ini pasti diaudit, pasti diperiksa, jadi sekali lagi, kewajiban menggunakan APBN dan APBD secara baik, serta kewajiban mempertanggungjawabkannya secara baik pula,” ujar Presiden Jokowi.
Selain itu, Presiden juga mengapresiasi kinerja BPK RI yang terus meningkatkan profesionalismenya dalam melakukan pemeriksaan keuangan negara. Penghargaan serupa juga diberikan kepada pemerintah daerah yang berhasil memperoleh predikat WTP.
Pada kesempatan yang sama, Pj Gubernur Sumut Agus Fatoni menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil pemeriksaan dari BPK RI. Pemprov Sumut sendiri telah berhasil mempertahankan predikat opini WTP selama sepuluh tahun berturut-turut.
“Meskipun mendapat WTP, kami akan terus menindaklanjuti segala rekomendasi hasil pemeriksaan dari BPK RI. Apa yang sudah baik akan kita lanjutkan, yang belum baik akan kita perbaiki,” kata Fatoni.
BACA JUGA: Buka Festival Bunga dan Buah 2024, Pj Gubernur Sumut Agus Fatoni Kagum Melihat Kreativitas Masyarakat Karo
Menindaklanjuti hasil pemeriksaan merupakan kewajiban bagi setiap instansi yang bersangkutan. Fatoni menambahkan bahwa pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan akan meningkatkan performa pengelolaan keuangan instansi, yang pada akhirnya bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat.
“Pada dasarnya, kita bersama-sama dengan seluruh elemen termasuk BPK RI untuk terus meningkatkan performa pengelolaan keuangan dalam rangka menyejahterakan masyarakat,” tutup Fatoni.
Dengan kehadiran Agus Fatoni dalam acara tersebut, diharapkan Pemprov Sumut terus berkomitmen untuk mempertahankan predikat WTP dan mengimplementasikan rekomendasi BPK RI demi pengelolaan keuangan yang lebih baik di masa depan. (KSC)
