KLIKSUMUT.COM | JAKARTA – Perekonomian Indonesia menunjukkan ketahanan yang semakin solid memasuki tahun kedua pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam Closed-Door Dialogue: C-Suite Forum yang menjadi bagian dari Conference on Indonesian Foreign Policy (CIFP) 2025.
Acara eksklusif ini digelar Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) bersama UOB Indonesia di Jakarta dengan mengangkat tema “Indonesia’s Economic Craft: Challenges, Opportunities, and Strategies in a Changing World.”, Sabtu (29/11/2025)
Forum tersebut mempertemukan para pemimpin bisnis nasional, ekonom, serta korps diplomatik untuk membahas arah strategi ekonomi Indonesia di tengah dinamika global yang semakin kompleks.
Dalam paparannya, Airlangga mempertegas bahwa kinerja ekonomi Indonesia masih berada dalam jalur positif meski tekanan global terus meningkat.
“Pemerintahan sudah berjalan satu tahun, dan alhamdulillah perekonomian masih dalam situasi yang baik-baik saja. Pertumbuhan ekonomi kita 5 persen sudah tujuh tahun. Artinya, Indonesia tumbuh 35 persen dalam tujuh tahun di tengah ketidakpastian global dan berbagai krisis, termasuk perang tarif,” ujar Menko Airlangga.
Ia menambahkan bahwa berbagai tekanan ekonomi global sepanjang 2025 telah berhasil diantisipasi oleh Pemerintah melalui kebijakan makro yang hati-hati dan responsif.
Sejumlah indikator kunci ekonomi disebutkan berada dalam kondisi solid: Kepercayaan konsumen meningkat, PMI manufaktur berada pada zona ekspansif, Pasar keuangan menguat, Inflasi dan nilai tukar berada dalam rentang terkendali dan Realisasi investasi mencapai lebih dari Rp 1.400 triliun, dengan target Rp 1.900 triliun hingga akhir tahun
Dengan pencapaian tersebut, Airlangga optimistis bahwa outlook ekonomi 2026 akan lebih cerah, dengan target pertumbuhan di atas 5,4 persen.
“Headwind yang berat sudah kita lewati. Tidak ada risiko yang seberat perang Ukraina, Gaza, COVID-19, maupun perang tarif. Semuanya sudah dilampaui Indonesia,” tegas Airlangga.
Dalam sesi dialog bersama para CEO, Airlangga memaparkan sejumlah langkah strategis diplomasi ekonomi Indonesia, termasuk: Kesepakatan tarif 19 persen dengan Amerika Serikat, Proses aksesi CPTPP, Keanggotaan penuh Indonesia dalam BRICS+ dan Kemajuan signifikan dalam proses aksesi OECD
Di sektor ekonomi digital, Pemerintah terus mendorong agenda transformasi melalui: ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA), Local Currency Transactions (LCT) dan Interoperabilitas QRIS lintas negara
Pemerintah juga memperkuat agenda reformasi struktural sebagai fondasi pertumbuhan jangka panjang: Deregulasi dan penyederhanaan perizinan berbasis service level agreement, Penguatan Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP) dan Dorongan besar pada energi hijau: Green Super Grid, Carbon Capture Storage (CCS/CCUS), hingga perluasan PLTS berbasis desa.
BACA JUGA: Presiden Prabowo Tegaskan Ekonomi RI Tetap Pasti di Tengah Perang Dagang Global
Diskusi berlangsung dinamis dengan berbagai masukan dari pimpinan industri, mulai dari penguatan struktur pasar keuangan hingga kepastian hukum untuk investasi energi terbarukan.
Airlangga menegaskan bahwa Pemerintah berkomitmen menjaga koordinasi lintas sektor dan menghadirkan kebijakan yang semakin pro-investasi.
“Tujuan utama kita adalah meningkatkan daya saing nasional dan memastikan transformasi ekonomi berjalan efektif serta memberikan manfaat luas bagi pelaku usaha,” ujarnya.
Hadir dalam acara tersebut Founder dan Chairman FPCI Dino Patti Djalal, Presiden Direktur UOB Indonesia Hendra Gunawan, Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto, serta para CEO dan perwakilan diplomatik. (KSC)
TIM REDAKSI
