EDITOR: Wali
KLIKSUMUT.COM | MEDAN – Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Agus Fatoni meluncurkan Gerakan Serentak Penanganan Stunting se-Sumatera Utara guna mempercepat penanganan stunting. Kegiatan ini berlangsung di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur, Medan, Sumut, Senin (22/7/2024).
“Melalui gerakan serentak ini, kita harapkan dapat mempercepat penanganan kasus stunting di daerah ini,” ujar Fatoni.
Dalam kesempatan ini, Fatoni memberikan sejumlah arahan penting yang perlu segera ditindaklanjuti:
1. Data Super Prioritas: Bupati/Walikota harus segera memanfaatkan data super prioritas dalam melakukan intervensi/pendampingan makanan masuk ke mulut.
2. Surat Edaran Gubernur: Fatoni akan segera mengeluarkan Surat Edaran Gubernur tentang intervensi balita bermasalah gizi.
BACA JUGA: Pj Gubernur Sumut Agus Fatoni Terima Laporan Kunker DPRD, Akan Tindak Lanjuti Rekomendasi Berdasar Skala Prioritas
3. Surat Edaran Ketua TPPS Provinsi: Penerbitan Surat Edaran Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi kepada Ketua TPPS Kabupaten/Kota untuk mengadakan pertemuan dengan Kepala Puskesmas terkait update pelaksanaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan dana salur Puskesmas untuk Pemberian Makanan Tambahan (PMT) berbahan pangan lokal sebulan dua kali.
4. Pertemuan TPPS: Mengadakan pertemuan TPPS tindak lanjut intervensi serentak.
5. Pelatihan Kader Posyandu: Pertemuan dengan TPPS inti terkait rencana pelatihan kader Posyandu untuk penimbangan dan pengukuran.
6. Pertemuan Tim Pakar Gizi: Mengadakan pertemuan dengan tim pakar gizi di level provinsi untuk menyusun menu PMT.
“TPPS Provinsi juga harus melakukan monitoring evaluasi secara berkala ke kabupaten/kota,” tegas Fatoni.
Fatoni meminta Bupati/Walikota untuk mengeluarkan SK yang memerintahkan seluruh Kepala Puskesmas melakukan pemetaan anggaran BOK yang dikelola oleh Puskesmas untuk intervensi PMT 2 minggu, PMT 4 minggu, dan PMT 8 minggu yang bermasalah dengan gizi. Mereka diminta menyampaikan perkembangan pelaksanaan BOK dana salur Puskesmas untuk PMT berbahan pangan lokal kepada Ketua TPPS Kabupaten/Kota sebanyak 2 kali sebulan atau 2 minggu sekali.
Fatoni juga memberi arahan pada Puskesmas se-Sumut untuk memberikan PMT lokal secara rutin ke sasaran, sesuai juknis Kemenkes. Kepala Puskesmas diminta menyiapkan BOK PMT lokal sejumlah sasaran dengan besaran anggaran PMT per anak sehari sebesar Rp16.500.
“Kepala Puskesmas juga diminta menugaskan kader Posyandu melakukan penimbangan setiap minggu dan pengukuran perbulan untuk semua sasaran yang diintervensi PMT bersama-sama dengan kader PKK,” ucap Fatoni.
Selanjutnya, Fatoni meminta Kepala Daerah untuk memberikan edukasi rutin pada sasaran dan memastikan keterlibatan Babinsa dan Babinkamtibmas dalam monitoring penyaluran PMT berbahan pangan lokal.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Gizi Ibu dan Anak Kementerian Kesehatan, Lovely Daisy, berharap beberapa hal pada Kabupaten/Kota, antara lain penguatan pelaksanaan Posyandu, peningkatan kemampuan kader dalam melakukan rujukan jika ditemukan balita dengan masalah gizi di Posyandu, penguatan peran dokter dalam penerimaan kasus rujukan dari Posyandu, pendampingan hingga evaluasi pelaksanaan PMT lokal, percepatan intervensi pada balita bermasalah gizi dan ibu hamil kurang energi kronik, serta pencatatan dan pelaporan pelaksanaan PMT lokal melalui aplikasi e-PPBGM dan peningkatan koordinasi lintas sektor.
BACA JUGA: Pj Gubernur Agus Fatoni Serahkan 2.271 SK PPPK Formasi 2023, Harapkan Kinerja Pemprov Sumut Semakin Optimal
Selain meluncurkan Gerakan Penanganan Stunting Serentak se-Sumut, Fatoni juga menyerahkan data akses balita stunting by name by address kepada Pj Bupati Dairi Surung Charles Lamhot Bantjin secara simbolis. Data tersebut dapat diakses oleh seluruh Pemkab/Pemko se-Sumut. Fatoni juga menyerahkan PMT berbahan lokal pada anak kurang gizi dan ibu hamil yang hadir pada acara tersebut.
Turut hadir pada kegiatan tersebut, Pj Bupati Deliserdang Wiriya Alrahman, Pj Bupati Langkat Faisal Hasrimy, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumut Munawar Ibrahim, serta Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Basarin Yunus Tanjung. (KSC)
