MEDAN | kliksumut.com – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi kembali memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) untuk mengendalikan penyebaran Covid-19. Ini kali kedua Gubernur memperpanjang pembatasan kegiatan masyarakat yang tertuang di Instruksi Gubernur Sumut Nomor 188.54/3/INST/2021.
Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut Irman Oemar, di Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41 Medan, Selasa (16/2). “Instruksi Gubernur ini berlaku sejak 15 Februari hingga 28 Februari 2021,” ujar Irman yang juga Koordinator Informasi Satgas Penanganan Covid-19 Sumut.
Baca juga: DPRD Gelar Paripurna Pengusulan Pemberhentian Wali Kota Medan 2016-2021
Berdasarkan data Dinas Kesehatan Sumut, tercatat ada penambahan 134 kasus pada tanggal 15 Februari 2021, meningkat 8 kasus dibanding hari sebelumnya, bila dirata-ratakan selama 14 hari terakhir (2-15 Februari) penambahan kasus Covid-19 Sumut sebesar 145,5. Ini membuat total kasus Covid-19 di Sumut mencapai 29.999 kasus.
“Sampai tanggal 8 Februari 2021 angka kematian masih di atas rata-rata nasional yaitu 3,6% dan positivity rate 7,1%. Karena itu kita putuskan untuk memperpanjang pembatasan kegiatan masyarakat agar covid-19 ini bisa kita kendalikan,” kata Irman.
Baca juga: KPU Medan Akan Plenokan Penetapan Wali Kota dan Wakil Wali kota Terpilih
Walau tingkat kematian lebih tinggi dari nasional, tingkat kesembuhan di Sumut juga cukup tinggi 85,9% atau 19.750 kasus per tanggal 15 Februari. Bila dirata-ratakan dalam 14 hari terakhir (2-15 Februari) total ada 113 kasus kesembuhan di Sumut.
Pada instruksi Gubernur Sumut tersebut, perkantoran atau tempat kerja harus melakukan bekerja dari rumah (Work From Home) sebesar 50% dari total karyawan/pekerjanya. Namun, untuk sektor esensial seperti kebutuhan pokok, kesehatan, bahan pangan dan minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri objek vital nasional tetap beroperasi 100% dengan pengaturan jam operasional.
