Pengungkapan Kasus Teror LBH, Ujian Kemandirian Pihak Berwajib

Kantor LBH Yogyakarta Diteror Molotov
Polisi melakukan olah TKP pada Sabtu, 18 September sore, terkait serangan molotov di kantor LBH Yogya. (Foto: Courtesy/LBH Yogya)
banner 468x60

JAKARTA | kliksumut.com Kekuatan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di Indonesia, merupakan salah satu lembaga yang diperlukan negara untuk menjamin agar hak perwakilan hukum rakyat tetap terpenuhi ketika berurusan dengan hukum. Namun ironisnya, seringkali kasus-kasus yang menimpa Lembaga Bantuan Hukum di Indonesia seperti pengrusakan, ancaman atau teror tidak kunjung selesai bahkan tanpa penyelesaian. Sejauh mana negara, melalui lembaga pemerintah dan penegaknya bisa memastikan perlindungan hukum bagi lembaga bantuan hukum dan pekerjanya?

Dikutip kliksumut.com dari voaindonesia.com bahwa kasus teror yang menimpa kantor LBH Yogyakarta baru-baru ini telah dilaporkan ke polisi tidak lama setelah terjadi serangan Sabtu, (19/9). Kasus ini mengingatkan kembali akan kasus-kasus teror dengan modus serupa, yang dialami oleh beberapa lembaga bantuan hukum di Indonesia, seperti di Medan, Jakarta yang sampai sekarang belum ditemukan pelakunya.

Usman Hamid, Direktur Amensty Internasional mengatakan, negara perlu memastikan lembaga-lembaga hukum dilindungi sebab lembaga ini juga membantu negara melayani rakyatnya.

Usman mengatakan, “Pertama harus bisa sampai ditemukan pelakunya dan dituntut pertanggungan jawab hukumnya di pengadilan dan itu pertanggungjawaban pidana. Karena itu tindakan kriminal merusak properti merusak kantor LBH. Yang kedua adalah dengan mencegah itu semua dengan memberi pengakuan yang resmi terhadap peran dari para pekerja bantuan hukum di Indonesia sebagai pembela hak-hak asasi manusia.”

BACA JUGA: LBH Yogyakarta Diteror Molotov

Usman Hamid menambahkan, UU bantuan hukum di Indonesia sudah dengan jelas mengatur dan memberikan pengertian yang sangat jelas betapa pentingnya penyedia bantuan hukum itu, sebab bantuan yang diberikan LBH-LBH itu wajib disediakan oleh negara.

Sementara, Tri Wahyu, Direktur Indonesian Court Monitoring yang juga mantan alumni LBH Yogyakarta menduga serangan-serangan terhadap lembaga-lembaga bantuan hukum ini terkait dengan perkara-perkara yang ditangani. Ia berharap pemerintah menghargai peran lembaga bantuan hukum dalam negara yang menganut asas demokrasi.

“Sebenarnya konstitusi negara kita ini mendorong negara hukum yang demokratis ya, artinya negara seharusnya berterima kasih kepada LBH, YLBHI, teman-teman lembaga demokrasi yang sebenarnya juga mendukung agenda negara, hukum demokratis yang menjadi pencapaian cita-cita konstitusional RI,” ujarnya.

Perlindungan terhadap lembaga-lembaga bantuan hukum dan kemanusiaan di Indonesia, bisa dilakukan secara konkret maupun yuridis.
banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60