MEDAN | kliksumut.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) mendukung penerapan Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP) dan PerKi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa.
Hal tersebut disampaikan Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut Kaiman Turnip pada acara sosialisasi dua PerKI tersebut yang dilaksanakan Komisi Informasi (KI) Pusat dan KI Sumut di Aula Transparansi Dinas Kominfo Sumut, Jalan HM Said Nomor 27 Medan, Selasa (25/1/2022).
“Pemprov Sumut melalui Dinas Kominfo mendukung PerKI ini, karena perubahan dari sistem analog ke era digital membuat informasi tersebar cepat dan terbuka untuk publik, sehingga informasi itu harus berdasarkan fakta dan kondisi di lapangan,” ujar Kaiman Turnip dalam sambutannya.
BACA JUGA: Pimpin Apel Kesadaran Nasional, Gubernur Sumut Sampaikan Target Pemprov Tahun 2022
Menurut Kaiman, saat ini untuk mendapatkan informasi yang baik sangat sulit, jauh lebih muda menerima informasi yang tidak berdasarkan fakta dan kondisi di lapangan. Inilah peran Komisi Informasi untuk meningkatkan pemahaman dan kualitas layanaan informasi bagi Badan Publik (BP).
“Pelayanan informasi menjadi kebutuhan bersama, kita hadir di sini karena adanya informasi, informasilah yang mendukung kita, mulai dari kita lahir hingga mengapai masa depan. Karenanya informasi itu harus seimbang, dengan adanya regulasi ini menjadi patokan publik sebagai penerima informasi dan BP sebagai pengelola informasi,” jelasnya.
Terkait penggunaan dana desa, Kaiman mengatakan, Pemprov Sumut konsen terhadap pengelolaan dana desa, apalagi pemerintah desa mengelola dana yang cukup besar, jadi masyarakat berhak mendapatkan akses informasi pembangunan desa. “Pemprov Sumut konsen atas pengelolaan dana desa, karena salah satu program pembangunan Sumut adalah Membangun Desa untuk menuju Sumut Bermartabat,” jelasnya.
Kaiman berharap dengan telah diundangkannya peraturan tersebut dapat memberikan pencerahan kepada BP dalam memahami serta mengetahui tata cara maupun proses pelaksanaan pelayanan informasi yang mengacu pada UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan.
Sementara Ketua Bidang Regulasi dan Kebijakan Publik KI Pusat M Syahyan menyampaikan, terpilihnya Sumut sebagai tempat pelaksanaan Diseminasi PerKI ini untuk mendukung pelayanan informasi publik di Sumut, sehingga ke depan dapat terus ditingkatkan lagi.
