Gubsu dalam sambutannya mengakui, meskipun kegiatan itu merupakan seremoni, namun merupakan pekerjaan wajib yang harus dikerjakan. “Ada 8 kabupaten/kota yang tidak ikut dalam WTP dan ini yang harus dievaluasi. Sumut bisa bagus bukan hanya dikerjakan oleh provinsi, sebab bila ada 1 kabupaten/kota yang tidak sesuai atau searah akan mengakibatkan provinsi itu jadi cacat. Saya berharap kepada kita semua supaya ini bisa berubah.”
BACA JUGA: 40 Hari Kedepan Polres Sibolga Terapkan Quick Win
Sebelumnya, Ketua Panitia yang juga Kabid PAPK Kanwil DJPB Provsu, Mercy Monika R. Sitompul melaporkan, “Kegiatan ini sesungguhnya adalah kegiatan rutin yang diselenggarakan setiap tahunnya. Pada tahun-tahun sebelumnya, kegiatan itu dilakukan secara terpisah. Khusus tahun ini dilakukan secara bersamaan sebagai wujud sinergisitas antara Pemerintah Daerah selaku pengolah APBD dan para unit akuntansi pembantu pengguna anggaran wilayah selaku pengolah APBN. Tema yang diangkat pada rapat koordinasi ini adalah ‘Akuntabilitas Laporan Keuangan Tingkatkan Kinerja untuk Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat’. Sedangkan peserta kegiatan ini adalah 46 penanggung jawab UAPPA-W lingkup Provinsi Sumut dengan didampingi dua orang staf, 34 orang lingkup Provsu beserta Kepala BPKPAD, Kabid Akuntansi dan dua orang staf, dengan total jumlah peserta sebanyak 289 orang.” (Raymond)
