LABUHAN BATU | kliksumut.com – Pemerintah Kabupaten Labuhan batu dituding warga “Pembohong dan bobroknya Pemerintah Kabupaten”, karena merasa kecewa.
Terkait bantuan sebesar Rp.600 ribu pandemi Covid-19. Meskipun Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), dimintai Kepling tetapi tidak bisa dipertanggung jawabkan di Kelurahan Urung Kompas, Kecamatan Rantau Selatan, Labuhan Batu, Sumut.
Warga Kelurahan Urung Kompas, Azuar (41), Sabtu (9/05/2020) mengatakan, bahwa pemerintah kabupaten Labuhan Batu dalam kebijakan serta kinerjanya sangat bobrok dan tak becus bahkan dinilai ‘Pembohong’ tentu ada sebab dan akibat.
Baca juga : Pesan What’s App Penjabat Labuhan Batu Beredar di Facebook ‘ Raib Dana Bumdes Sei Sentosa’
Ditegaskan, Andi Suhaimi sebagai Bupati Labuhan batu harus bisa tegas sebagai pemimpin organisasi pemerintah kabupaten, baik dari Sekda, Kepala OPD, Camat, Lurah maupun Kepala Desa (Kades) hingga kepala Lingkungan (Kepling) jangan seenaknya saja memintai KK dan KTP terkait bantuan sebesar Rp.600 ribu per Kartu Keluarga.
Sebab, bantuan sebesar Rp600 ribu, kini sudah membuat warga resah dan sangat merasa kecewa. Akibat Kartu Keluarga (KK) dan KTP dimintai Kepling tetapi bantuan tidak diberikan seperti terjadi di Kelurahan Urung Kompas, Kecamatan Rantau Selatan.
“Jadi, dimana ketegasan Andi Suhaimi sebagai Bupati Labuhan batu kepada Organisasi Struktur Pemerintah seperti Kepling tak becus harus dicopot, karena KK dan KTP warga diminta Kepling tapi bantuan tak diberikan jadi wajar saja dinilai ‘Pembohong dan pemerintahan bobrok,’ Pemkab Labuhan Batu itu,” tegasnya.
Menurutnya, Pemerintah Labuhan Batu itu, bisa tegas dan transparan serta berani memberikan alasan yang kemanusiaan terhadap warga yang dimintai KK dan KTP namun tidak menerima bantuan tersebut, jangan dibawa diam saja seperti tidak ada rasa tanggungjawab.
Kemudian berapa banyak pengorbanan warga disitu, dimana harus meluangkan waktu dan tenaga, mengantarkan KK dan KTP kerumah Kepling serta mengeluarkan uang photo copy KK dan KTP tetapi kini hanya mendapatkan bentuk rasa kekecewaan.
“Mungkin bukan saya saja yang terkena imbas dan merasa kecewa, mungkin juga puluhan bahkan ratusan warga se 9 Kecamatan Labuhan Batu. Tapi tak berani ungkapkan. Lihat saja kondisi saat ini, sudah susah mata pencarian sulit di pandemi Covid-19. Kok sudah waktu, tenaga dan biaya keluar, kok dikecewakan Pemkab Labuhan Batu,” ujarnya.
Senada, ibu rumah tangga warga Kelurahan Urung Kompas Purnama (38) juga merasakan kekecewaan terhadap pemerintah kabupaten Labuhan Batu. Sebab bantuan yang dijanjikan tak kunjung tiba meskipun KK dan KTP lebih kurang sebulan lamanya diminta Kepling kini telah diberikan.
Menurutnya, dirinya dan suami kini mendirikan posko pengaduan bagi masyarakat yang telah memberikan KK dan KTP dimintai Kepling ataupun Kadus tetapi tidak menerima bantuan di Kabupaten Labuhan Batu tersebut. Untuk membuat laporan pengaduan seperti lisan, Video Compren, Konperensi Pers ke bapak Presiden RI, Kejagung RI, Kapolri, DPR RI.
Kemudian kepada pejabat di Sumatera Utara seperti bapak Gubernur Sumut, Kapoldasu dan Kejatisu betapa bobroknya Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu.
“Iya, rumah saya kujadikan Posko Pengaduan bagi masyarakat se Labuhan Batu yang telah berikan KK dan KTP, hubungi saja no HP +6282275255324 ini, kita kumpulkan data lalu kita laporkan dengan cara kita, ke pak Presiden RI, Pak Kejagung dan Pak Gubernur Sumut dan lainnya. Karena kita melihat tidak ada bunyi sila – sila Pancasila tapi yang ada kerugian waktu tenaga dan uang serta rasa kekecewaan yang ada di bantuan pandemi Covid-19 oleh Pemkab Labuhan batu ini,” sebutnya.
Ditegaskan, karena kita tahu dan masyarakat tidak bodoh bahwa pandemi Covid-19 adalah bencana nasional bukan melihat si orang kaya atau si orang miskin karena terkena dampak semuanya untuk berdiam diri dirumah masing-masing tersebut.
Baca juga : Pemkab Labuhan Batu Dapat Krisis Kepercayaan Alat Covid-19 Dimark Up Dari Anggaran Rp22 Miliar
“Arti jelas bantuan pandemi Covid-19 itu, bukan untuk orang kaya dan orang miskin karena semua ini, merupakan bencana Nasional jadi wajar saja bantuan itu, harus mengalir mengingat masyarakat harus berdiam diri rumahnya sampai berakhirnya wabah virus Covid-19,” sindirnya.
Sementara itu, Bupati Labuhan Batu, Andi Suhaimi serta Sekretaris Daerah Labuhan Batu, Ahmad Muflih dan Kepling Kelurahan Urung Kompas, Mara Ganti, ketika dikonfirmasi melalui telepon serta pesan WhatsApp belum mau berkomentar dan menjawab konfirmasi wartawan sampai berita diterbitkan. (Mahra).
