KLIKSUMUT.COM | MEDAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan menerima Opini Ombudsman RI atas Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2025 dengan predikat Kualitas Tinggi Tanpa Maladministrasi.
Opini tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Herdensi, dalam kegiatan penyampaian hasil penilaian yang digelar di Aula Tengku Rizal Nurdin, Medan, Selasa (24/2/2026).
Berdasarkan hasil rekapitulasi penilaian, Pemerintah Kabupaten Asahan memperoleh nilai akhir 81,52 dengan kategori kualitas pelayanan “Baik” serta tingkat kepatuhan “Tinggi”.
Penilaian tersebut mencerminkan konsistensi Pemkab Asahan dalam memperbaiki tata kelola pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Adapun unit layanan yang menjadi objek penilaian meliputi Dinas Pendidikan, RSUD H. Abdul Manan Simatupang, serta Dinas Sosial. Pengukuran dilakukan pada sejumlah aspek strategis, antara lain input, proses, output, pengelolaan pengaduan, hingga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap layanan publik.
Kegiatan penyampaian opini turut dihadiri perwakilan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang diwakili Wakil Gubernur Sumatera Utara, Wakapolda Sumatera Utara, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumut beserta jajaran, para Bupati dan Wali Kota, Kapolres, Kepala Kantor Pertanahan (BPN), serta Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang menerima penghargaan.
Pemkab Asahan diwakili oleh Wakil Bupati Asahan, Rianto, yang hadir didampingi Asisten Kesejahteraan Rakyat, Kepala Dinas Kominfo, serta Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana.
Wakil Bupati Asahan, Rianto, menyampaikan apresiasi atas capaian tersebut. Menurutnya, opini dengan predikat Kualitas Tinggi Tanpa Maladministrasi menjadi bukti nyata kerja kolektif seluruh perangkat daerah dalam meningkatkan mutu pelayanan.
BACA JUGA: Pemkab Asahan dan MUI Perkuat Sinergi Sambut Ramadhan 1447 H
“Capaian ini akan menjadi dorongan untuk terus memperkuat tata kelola pelayanan publik melalui peningkatan kapasitas aparatur, pengawasan internal, serta penyempurnaan standar pelayanan di setiap perangkat daerah,” tutur Rianto.
Pemkab Asahan menegaskan komitmennya untuk menjaga konsistensi pelayanan yang profesional, transparan, dan akuntabel guna mempertahankan predikat yang telah diraih, sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.
Dengan raihan ini, Kabupaten Asahan semakin mempertegas posisinya sebagai salah satu daerah di Sumatera Utara yang serius dalam mewujudkan pelayanan publik bebas maladministrasi dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. (KSC)
REPORTER: Dinda Meyla Sari
