Pemerintah Berikan Amnesti ke 44 Ribu Warga Binaan, Fokus Napi Kasus Narkoba Pemakai

Pemerintah Berikan Amnesti ke 44 Ribu Warga Binaan, Fokus Napi Kasus Narkoba Pemakai
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, dalam acara silaturahmi bersama para jurnalis di Warkop Jurnalis Medan, Selasa (17/12/2024). (kliksumut.com/ist)

EDITOR: Wali

KLIKSUMUT.COM | MEDAN – Pemerintah Indonesia segera memberikan pengampunan (amnesti) kepada lebih dari 44 ribu warga binaan di 631 lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan) di seluruh Indonesia. Langkah ini disampaikan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, dalam acara silaturahmi bersama para jurnalis di Warkop Jurnalis Medan, Selasa (17/12/2024).

Menurut Agus Andrianto, amnesti ini diprioritaskan untuk narapidana kasus penyalahgunaan narkoba yang berstatus pemakai, serta narapidana pidana umum dalam kondisi khusus yang menyangkut aspek kemanusiaan.

BACA JUGA: Organisasi Masyarakat Sipil: Pemberian Amnesti Narapidana Harus Dibarengi Perbaikan Regulasi

“Jadi ada para pengguna narkoba, narapidana yang hamil, lanjut usia, mengalami kecacatan, narapidana yang sakit menahun serta beberapa kondisi lainnya. Kecuali narapidana kasus korupsi,” ujar Agus Andrianto.

Instruksi Langsung Presiden Prabowo

Agus menjelaskan, pemberian amnesti ini merupakan hasil dari penilaian (assessment) yang dilakukan Kemenkumham berdasarkan instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto. Dari hasil penilaian itu, tercatat ada 44.088 narapidana yang memenuhi kriteria amnesti.

“Ada perintah Presiden, lalu kita assessment dan muncul angkanya. Totalnya ada 44.088 narapidana,” jelas Agus.

Proses Menunggu Keputusan DPR

Agus menambahkan bahwa usulan amnesti ini sudah melalui tahap konsultasi dengan DPR-RI. Saat ini, pihaknya hanya menunggu keputusan dari DPR agar proses pemberian amnesti bisa segera dilaksanakan.

“Segera. Kita usahakan tahun ini juga kalau DPR sudah setuju,” tandas Agus.

BACA JUGA: Pemerintah akan Beri Amnesti kepada Puluhan Ribu Narapidana

Prioritas pada Kemanusiaan

Langkah pemerintah ini diharapkan dapat memberikan solusi terhadap overkapasitas lapas dan rutan yang selama ini menjadi perhatian publik. Selain itu, fokus terhadap narapidana kasus narkoba yang berstatus pemakai dinilai sebagai bentuk pendekatan rehabilitatif dibandingkan pendekatan represif.

Dengan demikian, pemberian amnesti ini juga diharapkan dapat membuka ruang lebih luas bagi upaya perbaikan dan reintegrasi sosial bagi para mantan narapidana. (KSC)

Pos terkait