Basuki Hadimuljono resmi dilantik menjadi Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Selasa (5/11/2024). Presiden memberinya target menyelesaikan pembangunan yang cukup penting, seperti gedung legislatif dan yudikatif selesai dalam kurun waktu empat tahun.
KLIKSUMUT.COM | JAKARTA – Kepala Otorita IKN yang baru, Basuki Hadimuljono optimis bisa memenuhi target presiden tersebut, mengingat pembangunan masif di IKN pada era Presiden Joko Widodo.
“Kalau untuk ekosistem di kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) Insya Allah sudah, karena kan tinggal untuk yudikatif, dan legislatif. Jadi untuk eksekutif, yudikatif, legislatif plus huniannya harus sudah siap. Sehingga tahun 2028 beliau ingin mendeklarasi pindah semua ke sana,” ungkap Basuki yang ditemui usai dilantik.
Basuki menepis isu, pembangunan IKN melambat di era Prabowo.
“(Pembangunannya melambat?) Kalau saya selama itu ada programnya, ada anggarannya saya kerjakan. Sudah tahu gaya saya kerja kan? Enggak (melambat) justru beliau minta supaya selesai 3-4 tahun,” tegasnya.
BACA JUGA: Setelah Diresmikan, akankah Istana Negara di IKN Jadi Simbol Semata?
“Selesainya itu yudikatif, eksekutif dan termasuk ekosistemnya prasarana dasar lain, huniannya, perkantorannya , perkantoran kementerian, semua harus disiapkan,” tambahnya.
Basuki menjelaskan dana yang sudah digelontorkan dari APBN untuk pembangunan IKN mencapai Rp86 triliun per Oktober 2024. Sedangkan investasi yang masuk mencapai Rp58 triliun. Ia menekankan, nantinya investor akan diarahkan tidak hanya investasi di KIPP saja, namun juga ke wilayah lainnya, yang Basuki klaim sudah ada yang berminat.
Sejauh ini sudah ada sekitar 200 Letter of Intent (LOI) dari investor, yang didorong untuk segera diwujudkan. Sementara bagi investor yang sudah melakukan groundbreaking, akan didorong membangun lebih masif lagi.
Basuki Jaminan Investasi?
Pengamat Tata Kota, Nirwono Yoga mempertanyakan, apakah sosok Basuki Hadimuljono bisa menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di IKN.
Pasalnya, dana yang sudah digelontorkan APBN hampir mencapai 20 persen dari total kebutuhan anggaran mega proyek tersebut, yakni Rp466 triliun, sehingga 80 persen sisanya harus dicari dari investor. OIKN, ujar dia tidak bisa berharap banyak pendanaan APBN, mengingat Prabowo memiliki prioritas lain seperti program makan siang bergizi.
“Artinya Badan OIKN punya tugas berat mendatangkan 80 persen dan itu bukan kemampuannya Pak Bas. Dia itu pekerja, pelaksana pembangunan infrastruktur, bukan pencari investor. Ini menjadi berat karena figur untuk mendapatkan investor itu siapa? Karena kalau asing maka yang jadi barometer adalah (sosok) dikenal oleh asing,” ujar Nirwono.
Dia menambahkan, bahwa Basuki harus memiliki wakil merupakan figure penarik investor. “Kan belum ada wakilnya, ok Pak Bas sebagai pelaksana, tapi wakil harus orang yang bisa menarik investor asing. Kalau itu terjadi baru kita bisa berharap banyak dalam lima tahun ke depan akan ada pertumbuhan yang signifikan. Kalau tidak, seperti diakui oleh Menteri PU yang baru, maka 2029 tidak akan banyak perubahan,” tambahnya.
Melihat kondisi tersebut, Nirwono memberi saran ke pemerintah agar Keputusan Presiden (Keppres) pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Nusantara tidak terburu-buru ditandatangani. Dengan begitu, ada kejelasan bahwa Jakarta masih berstatus sebagai Ibu Kota Negara dan pusat pemerintahan masih bisa dilakukan di sana.
“Yang paling realistis dengan situasi seperti itu maka Nusantara tetap dikembangkan tanpa embel-embel ibu kota, investor boleh datang, kotanya benar-benar difokuskan untuk bisnis komersial, itu malah akan lebih cepat,” jelasnya.
Ia juga menyarankan, pembangunan IKN tahap kedua 2025-2029 fokus pada penataan kawasan sekitar KIPP, melihat kondisi lapangan saat ini sangat timpang, di mana kondisi kawasan itu sangat megah, namun desa-desa sekitarnya tidak terurus dan tertata dengan baik.
BACA JUGA: Bagaimana Kelanjutan Pembangunan IKN di Tangan Prabowo?
“Persoalannya ini tanggung jawab siapa? Ini yang urus siapa? Dari sebuah desa tiba-tiba kita masuk ke KIPP yang megah. Jadi sudah harus mulai ngurusin daerah di luar IKN. Itu PR terbesar, kalau tidak semuanya jadi sia-sia. Jangan sampai Rp89 triliun nya mangkrak,” tuturnya.
Sementara itu Ekonom Bank Permata, Josua Pardede menilai investasi di IKN masih cukup menarik di mata investor dengan penunjukkan Basuki Hadimuljono, yang memberikan kejelasan di mata publik, bahwa pemerintahan Prabowo akan melanjutkan proyek ini.
Ia menilai konsep smart city atau kota pintar yang ditawarkan masih cukup menarik. Namun, ia menekankan pemerintah harus segera melengkapi berbagai infrastruktur dasar dan konektivitas, serta berbagai insentif, untuk menarik minat investor.
“Ini seperti telur dan ayam, kalau semakin banyak infrastruktur dasar maka akan bisa menarik minat investor, dan juga groundbreaking semakin banyak dan harapannya akan semakin banyak pengembangan IKN ke depan. Kalau dari sisi blueprint juga terlihat masih akan meningkat by 2030,” ungkap Josua.
Dia menambahkan, jika prospek pembangunan tetap berjalan, investor tidak akan khawatir. “Karena sebelumnya ada kekhawatiran apakah ini akan dilanjutkan atau mangkrak seperti Hambalang. Tapi ini jelas tetap berlanjut apalagi sudah ditunjuk kepala OIKN, artinya sudah pasti ada keseriusan dan keberlanjutan dari pemerintah pusat,” tegasnya. (VOA)
