MEDAN | kliksumut.com – Pengurus Besar Perkumpulan Advokat Sumatera Utara (PB PASU) daftarkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ke Pengadilan Negeri Medan, Rabu (8/6/2022) di Panitera Pengadilan Negeri (PN) Medan.
Gugatan tersebut ditujukan kepada Pemilik Usaha Pos Ambai Coffee, Menvest/Kepala BKPM, Wali Kota Medan, Kepala DPMPTSP Medan, Kepala Dinas Pariwisata Kota Medan, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan, Camat Medan Tembung dan Lurah Sidorejo Hilir.
BACA JUGA: 27 Advokat PASU Gugat Menvest/Kepala BKPM, Wali Kota Hingga Lurah di PN Medan
Indra Buana Tanjung, SH Ketua Tim (Katim) Hukum PB-PASU didampingi 27 advokat PASU dan kedua Penggugat dalam siaran pers menjelaskan bahwa PASU selaku Kuasa Hukum Para Penggugat yaitu Farid Wajdi dan Diurna Wantana telah mendaftarkan Gugatannya di PN Medan dengan nomor Register: 443/Pdt.G/PN.Mdn tertanggal 8 Juni 2022.
Dijelaskan Indra, pendaftaran gugatan ini mereka lakukan terkait keberadaan dan aktivitas Pos Ambai Coffee yang dianggap telah meresahkan dan merugikan warga setempat.
“Kita ada 27 orang advokat dari PB-PASU yang ditunjuk oleh klien menjadi kuasa hukum untuk menggugat para Tergugat di PN Medan,” kata Indra di Medan, Kamis (9/6/2022)
Dikatakan Indra, bahwa para Penggugat Farid Wajdi dan Diurna Wantana merasa terganggu dan sangat dirugikan atas keberadaan Pos Ambai Coffee yang telah beroperasi sejak bulan Februari 2021 yang lalu, karena keberadaannya telah menggagu fungsi hunian berupa penurunan kenyamanan hunian baik secara sosial, pendidikan dan kenyamanan lingkungan termasuk kenyamanan pelaksanaan keagamaan akibat beroperasinya Pos Ambai Coffee secara penuh waktu (full time 24 jam), baik pagi, siang, sore dan malam bahkan sampai subuh, sehingga berdampak buruk bagi diri dan keluarga para penggugat.
“Disini dapat saya terangkan bahwa sebelumnya para penggugat beberapa bulan yang lalu sudah mengirimkan surat keberatan atas beroperasinya Pos Ambai Coffee kepada pihak-pihak terkait, tapi tidak digubris. Selain itu sudah dilakukan RDP 2 kali oleh Komisi III DPRD Medan tapi tidak membuahbkan hasil. Bahkan lebih dari itu, kita juga dari PB-PASU sudah melayangkan somasi, namun tidak respon. Pendeknya para Tergugat kita anggap lalai dan tidak kooperatif bahkan tidak menghormati sama sekali hasil RDP Komisi III DPRD Medan tersebut”, papar Indra.
Sambungnya, menjadi dasar hukum atas diajukannya gugatan ini Pasal 1365 dan 1366 KUHPerdata. Pasal 1365 menyebutkan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibakan orang yang bersalah membuat kerugian itu mengganti kerugian tersebut.
BACA JUGA: PB PASU Berduka, Minta Gubsu dan Kapolda Selesaikan Masalah 12 IRT Tewas di Madina
Tambah Indra, kemudian dalam pasal 1366 menyebutkan bahwa setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tapi juga kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau kekurang hati-hatian.
“Adapun jumlah kerugian yang diderita atau ditanggung oleh Para Penggugat yaitu kerugian materiil dan immateriil. Kerugian materill Rp700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) dan Immateriil Rp10.000.000.000. (sepuluh milyar rupiah),” terang Indra.
Kata Indra lagi, selain itu dampak buruk/ekses yang diderita oleh para penggugat akibat beroperasinya Pos Ambai Coffee meliputi: adanya suara berisik dan teriakan termasuk kalimat-kalimat tidak sopan, Suara Rauangan Knalpot bising dan ketidaknyamanan fisik maupun psikis.
“Selain itu penggugat I selaku dosen yang biasanya rajin menulis buku, artikel/opini ataupun jurnal menjadi terganggu, karena tidak bisa konsentrasi penuh akibat bising tadi. Begitu juga dengan Penggugat II sebagai redaktur/wartawan/jurnalis di salah satu surat kabar harian menjadi sering terganggu, yaitu turun kualitas kinerja dalam menulis dan/atau menyortir berita,” pungkas Indra. (BNL)
