JAKARTA | kliksumut.com – Agung sebagai ketua Paguyuban buruh garment Jawa Barat (PBGJB) didampingi pengurus lainnya yaitu Aceng dan juga Reri, disambut baik oleh Ibu Kementrian Tenaga Kerja Ida Fauziah di ruang kerjanya.
Sementara para pengurus lainnya menunggu di lobby bawah, dikarenakan pembatasan akibat pandemi Covid-19
Dalam pertemuan tersebut secara khusus yang dihadiri oleh Ibu Menteri Dra.Ida fauziyah. M.S.i, Stafsus menteri Ibu Dita, dan Stafsus Ibu Dinar bidang pengupahan, serta Pak Bambang Direktorat Biro Hukum, bersama 15 orang perwakilan dari paguyuban buruh garment jawa barat.
Baca juga: EPZA Dan PT LU RDP Bersama Komisi II DPRD Medan
Pertemuan tersebut sengaja membahas tentang bagaimana keberlangsungan nasib para buruh garmen yang sudah terancam hilang mata pencariannya terkait UMK yang sangat tinggi.
Menteri Ida menyinggung, dirinya mengatakannya bahwa telah mengeluarkan surat edaran no 3 bulan Maret Tahun 2020. “Yang mana sudah cukup sebagai dasar hukum bagi pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten untuk keberlangsungan usaha,” jelasnya.
Baca juga: Uji Coba Mobil Listrik Rute Jakarta-Bali
Dalam pertemuan tersebut ketua paguyuban, Agung mengatakan bahwa surat edaran ini realitanya tidak di anggap apalagi kepada buyer buyer besar.
Agung menegaskan bahwa surat edaran ini bukan bagian dari hirarki hukum di Indonesia, beda dengan pp atau dengan perda.
