KLIKSUMUT.COM | MEDAN – Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen yang diinisiasi DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dinilai sebagai langkah penting dalam memperkuat perlindungan hak-hak masyarakat sebagai konsumen.
Wakil Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan, Padian Adi S. Siregar berharap regulasi ini mampu memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat peran lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha.
Sebelum adanya peraturan daerah, BPSK telah beroperasi di sejumlah daerah dan berperan penting dalam menyelesaikan perselisihan antara konsumen dan pelaku usaha. Selama ini, BPSK menjadi sarana masyarakat memperoleh akses keadilan secara cepat, sederhana, dan tanpa biaya.
“Namun, jika Ranperda tersebut disahkan tanpa penguatan kelembagaan serta dukungan pendanaan yang jelas, keberadaan BPSK dikhawatirkan akan melemah. Tanpa landasan hukum dan anggaran yang kuat, lembaga ini bisa kehilangan kemampuan untuk menjalankan fungsi penyelesaian sengketa secara optimal,” ujar Padian.
Perda Tegaskan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah
Padian berharap Ranperda Perlindungan Konsumen ini tidak hanya mempertegas kewenangan dan struktur kelembagaan BPSK, tetapi juga memuat ketentuan yang mengikat mengenai kewajiban Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut untuk menyediakan anggaran perlindungan konsumen dalam APBD.
“Dukungan anggaran sangat penting guna menjamin keberlanjutan operasional BPSK, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta mendorong pelaksanaan edukasi dan advokasi bagi masyarakat. Tanpa dukungan tersebut, banyak BPSK di daerah akan terus menghadapi keterbatasan sumber daya dan fasilitas,” tambah Padian.
Dasar Hukum Daerah Jadi Langkah Strategis
Padian juga sebagai Ketua Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen (LAPK) ini mengatakan, selama ini banyak lembaga BPSK yang menghadapi kendala karena belum adanya regulasi yang menjamin dukungan anggaran secara konsisten. Oleh sebab itu, penguatan posisi BPSK melalui dasar hukum daerah menjadi langkah strategis agar perlindungan konsumen tidak hanya sebatas norma, tetapi dapat berjalan secara nyata dan berkelanjutan.
Padian juga mendorong DPRD Sumut tidak hanya berhenti pada tahap pembentukan regulasi, tetapi juga mengawal pelaksanaannya.
“Komitmen politik dan pengawasan DPRD terhadap implementasi anggaran menjadi faktor penting agar Ranperda ini benar-benar membawa dampak langsung bagi masyarakat,” tutup Padian. (KSC)
