REPORTER: Dody Ariandi
KLIKSUMUT.COM | BINJAI – Pemerintah Kota (Pemko) Binjai sedang menghadapi dilema terkait Dana Insentif Fiskal (DIF) yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tanpa pernah diajukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Kebingungan ini menimbulkan pertanyaan besar pihak OPD tentang bagaimana DIF bisa muncul dalam DPA tanpa persetujuan atau pengajuan terlebih dahulu.
Pasalnya beberapa OPD Pemko Binjai terbukti tidak pernah mengajukan Dana Insentif Fiskal (DIF) untuk kegiatan tertentu, namun DIF tetap muncul dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tanpa klarifikasi atau penjelasan yang memadai.
BACA JUGA: Pelanggaran Netralitas ASN: Kepala BKD Pemko Binjai Diminta Copot Jabatan Camat yang Diduga Berkampanye Politik
Guna memastikan bahwa Dana Insentif Fiskal (DIF) tersebut digunakan sesuai dengan peruntukannya dan tidak ada penyalahgunaan atau korupsi.
Kejaksaan Negeri (Kejari) Binjai melakukan penyelidikan berdasarkan surat perintah Kepala Kejaksaan Negeri Binjai Nomor Prin-05/L.2.11/Fd.1/05/2025 tanggal 8 Mei 2025, dan telah memanggil beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk diminta keterangan.
“Terkait dugaan penyalahgunaan DIF Kota Binjai, kejari telah memanggil 6 OPD untuk diminta keterangan,” ujar Kasi Intel Kejari Binjai, N. Sihombing.
Terbongkarnya dugaan korupsi Dana Isentif Fiskal ini berawal beredarnya file dokument pengajuan anggaran Dana Isentif Fiskal (DIF) TA. 2023 nominal Rp 15 milyar, yang di tandatangani Walikota Binjai di tanggal 12 Januari 2023.
Lebih lanjut, Kementerian keuangan telah menyalurkan Dana Isentif Fiskal sebesar Rp 20,8 miliar, di bulan Februari 2024.
Narasumber tidak ingin identitasnya diketahui publik, kepada Kliksumut.com, Selasa (27/5/2025) mengatakan. “Dana Insentif Fiskal (DIF) yang masuk ke Pemko Binjai ternyata dimanipulasi dan dialihkan untuk keperluan lain, karena tidak ada mata anggaran yang sesuai untuk DIF tersebut dalam APBD.
APBD telah disahkan, dan semua anggaran telah diusulkan tanpa ada penambahan. Namun, Dana Insentif Fiskal (DIF) tetap digunakan untuk keperluan lain seperti membayar honor dan ATK, padahal seharusnya DIF digunakan untuk pengentasan kemiskinan.
Penggunaan Dana Insentif Fiskal (DIF) merupakan peristiwa pidana ketika DIF masuk ke BPKPAD tetapi tidak disalurkan ke OPD sesuai dengan tujuan, malah anggaran OPD yang ada kemudian dilekatkan dengan DIF.
Aksi penyalahgunaan Dana Insentif Fiskal (DIF) ini diduga dilakukan atas perintah Kepala OPD, yaitu Walikota Binjai saat ini, dengan tujuan untuk membayar hutang.
Mekanisme penggunaan Dana Insentif Fiskal (DIF) yang benar harus berdasarkan pedoman Juknis yang sesuai dengan usulan pengajuan OPD, meliputi perencanaan, pengajuan penganggaran, penggunaan dana, pemantauan dan evaluasi, serta pertanggungjawaban, sehingga DIF dapat dikelola dengan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencapai tujuan kebijakan pemerintah.
BACA JUGA: Harga Sembako Naik, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Pemko Binjai Gelar Gerakan Pangan Murah
Saat ini, penggunaan Dana Insentif Fiskal (DIF) tidak sesuai dengan mekanisme yang benar, yang terbukti dari banyaknya OPD Pemko Binjai yang terkejut dan bahkan ada OPD yang baru mengetahui tentang adanya DIF.
Yang terjadi sat ini, tidak sesuai mekanisme yang benar, terbuktinya banyak OPD Pemko Binjai terkejut-kejut. Bahkan Dana Insentif Fisikal ada OPD yang baru tau Sekarang.
Dugaan ini menimbulkan pertanyaan tentang peran Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah serta Inspektorat Pemko Binjai, terlibat dalam dana misterius tanpa asal-usul pengelolaan insentif fiskal yang tidak transparan. termasuk Walikota Binjai,” Pungkas Narsum. (KSC)








