MEDAN | kliksumut.com – Adanya pernyataan seseorang yang viral di media bahwa Akhyar disuruh mundur ikut pilkada kota Medan dan dijanjikan jabatan penting. Ternyata tidak benar dan dipastikan benar, sebagaimana tanggapan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia (Menkumham).
Menkumham Yasonna Laoly mengatakan, gak yakin, itu hanya Baliting politik. Karena yang menentukan maju tidaknya orang mau jadi Wali Kota itu ditentukan oleh partai bukan istana.
Baca juga : Kader Tak Taat, PDIP Usir di Pilkada
“Jika ada pernyataan orang istana mempengaruhi Akhyar untuk tidak maju pada pilkada kota Medan, saya tidak yakin dan tidak ada,” tegas Yasonna Laoly, Kamis malam (30/07/20) saat ditemui disela-sela acara pembukan Kantor Hukum Landen Marbu dikomplek Ciptalan Panjing.
Yasonna Laoly yang juga Pengurus DPP PDI Perjuangan Ketua Bidang Hukum dan HAM menghimbau kepada kader agar tak usah dulu membicarakan masalah Pilkada tunggu saja keputusan dari DPP PDI Perjuangan, barulah kita memenangkan calon yang diusung partai.
Dikatakannya, Bagi kader yang melanggar mekanisme partai dan aturan partai pasti ada saknsi dari partai. Karena PDI Perjuangan punya aturan yang jelas dalam beroganisasi.
“DPP PDI Perjuangan akan menunjuk kader partai yang betul-betul taat peraturan organisasi,” terangnya.
Lanjutnya, Akhyar harus bersyukur, karena telah diberi kesempatan menjadi anggota DPRD Medan dan jadi Wakil Wali Kota Medan serta jadi Plt. Wali Kota Medan.
Baca juga : BBHAR PDIP Medan Desak Kapolri Proses Pembakar Bendera
“Saya kira tidak banyak kader partai yang diberi kesempatan,” terangnya.
Ditegaskan Ketua Bidang Hukum dan HAM bila Partai menunjuk untuk maju atau mudur, harus diikuti. “Saya saja kalau DPP sudah menunjuk orang lain dan kita melawan, ya sudah jangan dikita lagi dong,” sebut Yasonna Laoly. (Alian)
