KLIKSUMUT.COM | JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa stabilitas nasional merupakan fondasi utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan dalam forum panel Rapat Pimpinan (Rapim) POLRI yang turut dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Rabu (11/2/2026), di Jakarta.
Dalam paparannya, Menkeu Purbaya menjelaskan bahwa stabilitas nasional yang dinamis tidak dapat dilepaskan dari keberhasilan program pembangunan yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan kepastian hukum yang tegas menjadi faktor krusial dalam menjaga kepercayaan publik dan dunia usaha.
“Selama bisa menjaga pertumbuhan dan stabilisasi ekonomi domestik, kita tidak perlu takut negara akan morat-marit. Jadi fokus kita menjaga itu dengan bantuan Polri, Mendagri, dan lainnya untuk memastikan mesin pertumbuhan dalam negeri berjalan dengan baik,” ujar Menkeu.
Menkeu menekankan pentingnya sinergi lintas kementerian dan lembaga, termasuk peran strategis POLRI dalam menciptakan rasa aman dan kepastian hukum. Menurutnya, keamanan yang terjaga akan berdampak langsung pada peningkatan iklim investasi di Indonesia.
BACA JUGA: OJK Jatuhkan Sanksi Tegas ke Repower Asia dan Multi Makmur Lemindo
Pemerintah saat ini telah menginisiasi kanal debottlenecking sebagai langkah konkret untuk mengurai berbagai hambatan dalam dunia usaha. Inisiatif tersebut bertujuan mempercepat penyelesaian persoalan regulasi, perizinan, serta kendala operasional yang menghambat investasi.
Menkeu Purbaya juga mengajak institusi POLRI untuk terlibat aktif dalam mendukung upaya tersebut. Ia berharap koordinasi dan tindak lanjut dapat dilakukan secara lebih intensif.
“Mungkin ke depan saya minta Pak Kapolri atau wakilnya di sini, supaya kita bisa mem-follow up hal-hal yang terjadi,” tambahnya.
Dalam kesempatan itu, Menkeu juga mengungkapkan bahwa dukungan anggaran pemerintah terhadap POLRI terus meningkat. Sepanjang periode 2021–2026, anggaran belanja POLRI tumbuh rata-rata 5,7 persen per tahun.
BACA JUGA: Airlangga: Integrasi Ekonomi Jadi Kunci Pertumbuhan Inklusif Asia-Pasifik
Kenaikan anggaran tersebut dialokasikan untuk memperkuat kapasitas operasional, mendukung pengamanan, serta modernisasi peralatan. Pemerintah berharap peningkatan kapasitas ini mampu memperkuat ketertiban, menciptakan rasa aman, dan memberikan kepastian hukum yang pada akhirnya menopang pertumbuhan ekonomi nasional.
“Jadi tolong uang yang dianggarkan dipakai betul-betul setiap rupiahnya agar bermanfaat bagi ekonomi kita, memperkuat ketertiban dan memberikan keamanan yang maksimal,” pungkas Menkeu.
Dengan kolaborasi yang solid antara pemerintah pusat, aparat keamanan, dan pemangku kepentingan lainnya, stabilitas nasional diharapkan tetap terjaga sehingga Indonesia mampu mencatat pertumbuhan ekonomi yang inklusif, tangguh, dan berdaya saing di tengah dinamika global. (KSC)
TIM REDAKSI
