KLIKSUMUT.COM | JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memimpin langsung sidang debottlenecking untuk membahas hambatan Proyek Strategis Nasional (PSN) Onshore Liquefied Natural Gas (LNG) Abadi Masela di Jakarta, Selasa (24/2/2026). Langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam mempercepat realisasi investasi strategis sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.
Dalam keterangannya, Menkeu menegaskan bahwa forum debottlenecking merupakan wujud respons cepat pemerintah terhadap berbagai aduan dunia usaha yang masuk melalui kanal resmi.
“Iklim usaha yang sehat akan terus diperkuat guna mempercepat investasi dan aktivitas ekonomi untuk mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi, seiring dengan penguatan mesin fiskal dan sektor keuangan,” ujar Menkeu.
PSN LNG Abadi Masela merupakan proyek pengembangan Blok Masela di Maluku yang dikelola oleh INPEX sejak 1998. Proyek ini diproyeksikan menjadi salah satu tulang punggung ketahanan energi Indonesia dengan kapasitas produksi LNG mencapai 9,5 juta ton per tahun, serta produksi kondensat dan gas alam dalam jumlah signifikan.
Dalam sidang tersebut, INPEX memaparkan perkembangan proyek sekaligus sejumlah kebutuhan dukungan pemerintah untuk mempercepat realisasi investasi. Beberapa poin krusial yang dibahas antara lain: Penyederhanaan regulasi dan percepatan perizinan, Perluasan akses pasar LNG global, Fasilitasi efisiensi biaya proyek, khususnya pada komponen Engineering, Procurement, Construction, and Installation (EPCI). Target dimulainya tahap EPCI pada awal 2027
Proyek ini juga mencatat progres signifikan berkat dukungan SKK Migas, termasuk persetujuan AMDAL serta kemajuan tahap Front End Engineering Design (FEED) yang berjalan sesuai rencana.
BACA JUGA: Ramadhan Bareng Tring Pegadaian, Semarakkan Ramadhan dengan Edukasi dan Hiburan
Meski menunjukkan kemajuan, proyek strategis ini masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama dalam meningkatkan penerimaan masyarakat terdampak. Pemerintah menekankan pentingnya dialog intensif dan skema kompensasi yang berkeadilan guna menjaga stabilitas sosial di wilayah sekitar proyek.
Selain itu, pemerintah juga memberikan perhatian pada kepastian pemanfaatan area fasilitas kelautan, termasuk untuk mendukung implementasi teknologi Carbon Capture and Storage (CCS) sebagai bagian dari pengembangan energi berkelanjutan dan transisi menuju ekonomi rendah karbon.
Melalui Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP), pemerintah berkomitmen menangani berbagai hambatan secara komprehensif dan terkoordinasi lintas kementerian/lembaga.
Pendekatan yang dilakukan meliputi: percepatan penyelesaian perizinan, fasilitasi koordinasi lintas sektor dan penguatan komunikasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat
Hingga 24 Februari 2026, tercatat 92 aduan masuk melalui kanal debottlenecking. Sebanyak 46 aduan telah disidangkan dan ditindaklanjuti secara cepat dan akuntabel. Aduan tersebut mencakup berbagai sektor, mulai dari perizinan usaha apotek, pendanaan industri tekstil, hingga proyek strategis seperti pabrik bioetanol, pembangkit listrik tenaga sampah, perizinan pelayaran, dan HS code impor.
Menutup sidang, Menkeu menegaskan bahwa forum debottlenecking tidak hanya menyelesaikan hambatan teknis, tetapi juga menjaga kepercayaan pelaku usaha terhadap komitmen pemerintah.
BACA JUGA: Kinerja APBN Januari 2026 Solid, Pendapatan Negara Tumbuh 9,5% di Tengah Dinamika Ekonomi
“Penyelenggaraan sidang ini bukan hanya menyelesaikan hambatan bagi para pelapor, namun lebih dari itu. Hal ini dapat memberikan kepercayaan dan sentimen positif bagi dunia usaha yang memperkuat iklim usaha yang sehat,” tegasnya.
Dengan percepatan PSN LNG Abadi Masela, pemerintah berharap arus investasi tetap terjaga, pertumbuhan ekonomi semakin kuat, serta ketahanan energi nasional semakin kokoh di tengah dinamika global. (KSC)
TIM REDAKSI
