kliksumut.com – Telah tersiar publik bahwa dua lembaga survei telah melakukan survei kepada pelayanan publik, namun hasilnya sangat berbeda. Sebab dari hasil survei Indopol bahwa kepercayaan Polri meningkat sedangkan survei Indikator bahwa Polri sangat menempati urutan terendah. Manakah yang benar?.
Hal itu lah yang jadi prihatin bagi semua kalangan masyarakat, sebab dalam lembaga Indonesia Political Survey (Indopol Survey) bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap Polri meningkat 69.35 persen di penghujung tahun 2022 kemarin.
BACA JUGA: Survei Indikator: Parpol dan Polri Dapat Kepercayaan Terendah dari Publik
“Persepsi publik terhadap kinerja Polisi di penghujung tahun 2022 dengan hasil tingkat kepercayaan publik sebesar 69.35 persen. Angka ini meningkat dari bulan-bulan sebelumnya. Survei Indopol pada bulan November 2022 lalu tingkat kepercayaan terhadap kinerja Polri sebesar 60.98 persen,” kata Direktur Eksekutif Indopol Survey Ratno Sulistiyanto kepada wartawan, Rabu, (4/1/2023) kemarin dikutip kliksumut.com dari rilisnya Polri.
Sedangkan Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi memaparkan TNI menjadi lembaga yang menempati urutan pertama dipercaya publik. Ini terlihat dari survei Indikator yang menyebutkan sebanyak 95,2 persen responden cukup percaya atau sangat percaya terhadap TNI, disusul kemudian Presiden dan Mahkamah Agung. Sedangkan partai politik dan Polri menempati urutan terakhir lembaga yang dipercaya oleh publik.
Survei ini dilakukan pada 1-6 Desember 2022 dengan total responden 1.220 responden dengan tingkat kepercayaan kurang lebih 2,92 persen.
“Kepercayaan itu kadang naik, kadang turun. Kepercayaan terhadap polisi itu pernah paling tinggi di November 2021, 80 persen masyarakat percaya kepada polisi. Tapi peristiwa Sambo membuat polisi terjerembab,” tutur Burhanuddin Muhtadi, Rabu (4/1/2023) kepada VOA dikutip kliksumut.com.
Atas peristiwa survei tersebut, Pengamat sosial, Waliyono, S.Sos mengutarakan bahwa Lembaga-lembaga Survei sudah terlalu banyak, sehingga mereka mempunyai penilaian-penilaian yang berbeda, dengan cara yang berbeda-beda atau koresponden yang berbeda. “Perbedaan itu bisa terjadi, seperti saat ini ada dua lembaga melakukan survei sehingga terjadi perbedaan hasil yang mereka peroleh,” sebut Waliyono kepada kliksumut.com di kantornya di Medan, Kamis (5/1/2023).
Waliyono yang biasa disapa Wali ini juga menambahkan bahwa hasil yang dilakukan kepada dua lembaga ini, tentunya membuat kebingungan masyarakat dalam mengamati perkembangan institusi tersebut. “Maka netralisasi atau independen dua lembaga tersebut sedang tidak baik-baik saja, sebab masyarakat harus menilai atau mendapatkan informasi yang kurang pas. serta mana yang benar?,” tambah Waliyono.
BACA JUGA: Survei Indopol: Tingkat Kepercayaan Polri Meningkat Jadi 69.35 Persen
Namun apapun yang terjadi di dalam institusi tersebut, sebagai pelayanan publik maka peran utama yang harus dilakukan adalah memberikan kepercayaan kepada masyarakat serta memberikan pelayanan yang maksimal untuk mempertahankan keamanan serta memberantas kejahatan kriminal di negeri ini. “Sudah apapun hasilnya, sekarang Polri harus menunjukan bahwa mereka adalah penegak Hukum yang harus adil dan bijaksana dalam melayani warga negara Indonesia di negeri ini,” ungkap Wali.
Wali juga menjelaskan kalau lembaga-lembaga ini terus-terusan seperti ini, maka masyarakat tidak akan percaya lagi kepada lembaga ini, bahkan Institusi yang dilakukan survei tersebut akan terkena imbasnya. Sebab hasil yang berbeda dari hasil survei tersebut juga akan mempengaruhi kinerja-kinerjanya. “Gimana juga kalau hasil survei itu tidak benar maka masyarakat yang akan merasahkan, benar atau tidaknya hasil tersebut, maka yang pasti masyarakat harus bijak dalam memberikan penilain,” tutup Wali. (Ika)
