MEDAN | kliksumut.com – Lokot Nasution menyampaikan, hak-hak buruh harus dilindungi, jangan sampai diabaikan. Jika aturan Perpu ini memberikan ruang untuk mengkerdilkan hak buruh, maka sebaiknya tidak dipakai.
Lokot memaparkan, pada dua tahun silam, melalui perwakilan Partai Demokrat di DPR RI sudah menolak penerapan UU Cipta Kerja, dan pada 30 Desember 2022 Presiden menerbitkannya. Padahal amanat aturan dalam beberapa pasar misalnya pada pasal 64 dan 57 menjadi catatan MK untuk diperbaiki, nyatanya buruh menganggap aturan ini sangat tidak membela hak buruh.
BACA JUGA: Ketua DPD Partai Demokrat Sumut, Lokot Nasution: Insyallah 2024, Kita akan Ciptakan Sumut yang Bermartabat!
“Bagi kami di Partai Demokrat tegas menolak Perpu No. 2/2022, sebab jangan ada aturan di republik ini yang tujuannya untuk mengatur sesuatu menjadi lebih tertib, tapi mengabaikan hak-hak dari yang diaturnya, contohnya terkait pekerja ini, jangan sampai hak-hak pekerja diabaikan,” ucapnya.
Lebih lanjut, dia mengingatkan kepada aliansi buruh untuk terus membahas secara mendalam apa saja hak-hak buruh yang diabaikan, sehingga ini menjadi catatan Partai Demokrat untuk membawanya dalam ruang lebih luas lagi, semacam penolah Perpu No.2/2022 secara nasional. (wl)








