MEDAN | kliksumut.com – Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan judicial review atau uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) tentang sistem proporsional diapresiasi dan disambut positif Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Demokrat Sumut.
Hal ini disampaikan oleh Ketua DPD Partai Demokrat Sumut, M Lokot Nasution didampingi Ka Bakomstra Da DPD Partai Demokrat Sumut seusai menonton hasil sidang MK, Kamis (15/6/2023) di Kantor DPD Partai Demokrat Sumut, Jalan Sudirman, Kota Medan.
BACA JUGA: Jika PK Moeldoko Dikabulkan, Lokot Nasution: DPD Demokrat Sumut akan Jadi Simpul Perlawanan!
“Alhamdulillah, permohonan atau pengajuan gugatan atas perubahan sistem proporsional terbuka menjadi tertutup ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan ini sangat tepat, karena sistem proporsional terbuka inilah yang paling baik saat ini untuk sistem politik demokrasi di negara kita,” jelas Lokot Nasution kepada sejumlah wartawan.
Lokot juga menjelaskan bahwa dengan sistem proporsional terbuka ini, ada ruang konstitusi yang berjalan dan saling kontrol. Yakni, partai politik sebagai lembaga penyedia dan pencetak politisi berkualitas, masyarakat sebagai objek yang akan diurus. Sehingga, setiap politisi memiliki dua pertanggungjawaban, kepada partai dan kepada masyarakat.
“Jika dengan tertutup, maka yang terjadi adalah pertanggungjawaban hanya kepada partai. Sehingga, hak-hak demokrasi masyarakat ada yang pincang, seperti orang berjalan dengan satu kaki. Supaya sempurna jalannya sistem politik demokrasi kita, maka sistem pemilu dengan proporsional terbuka yang terbaik pada saat ini. Yakni, ada ruang check and balance yang diberikan kepada masyarakat,” sebut Lokot.
Selanjutnya, dirinya mengajak kepada masyarakat sebagai pengguna hak pilih, berikanlah mandat kepada politisi yang memiliki komitmen terhadap perjuangan hajat hidup masa depan, kemudian dalami rekam jejaknya. Jangan memilih karena transaksional, melainkan pilihlah kandidat yang diyakini dapat bekerja untuk menghadirkan kehidupan terbaik pada saat ini, dan akan datang.
BACA JUGA: PK Jhoni Allen Ditolak, Demokrat: Kami Yakin MA juga Tolak PK Moeldoko
“Imbauan kami dari Partai Demokrat, pilihlah politisi yang berjuang untuk rakyat, bukan politisi yang menggugat ke MK mengurangi hak rakyat untuk kepentingan pertahankan oligarki. Partai Demokrat tetap menghadirkan rakyatlah pemegang mandat atas wakilnya di legislatif,” harap Lokot.
Terakhir sebut Lokot bahwa sistem proporsional terbuka juga membuat partai politik berpikir, berbuat, dan bertindak dengan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Kehidupan alam demokrasi inilah yang baik, karena ada ruang check and balance yang merupakan milik rakyat. (Wl)
