Ketua Bawaslu Sumut, M. Aswin Diapari Lubis Hadiri Rapat Koordinasi dengan KPU Sumut untuk Maksimalkan Pengawasan Pemungutan Suara Ulang

EDITOR: Wali

KLIKSUMUT.COM | MEDAN – Ketua Bawaslu Sumatera Utara, M. Aswin Diapari Lubis, menghadiri rapat koordinasi strategis yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Sumatera Utara. Dalam pertemuan penting tersebut, M. Aswin didampingi oleh Plt. Kepala Bagian Hukum, Humas, dan Datin Bawaslu Sumut, Amir Hamzah. Agenda utama rapat ini adalah memperkuat sinergi pengawasan pada tahapan pemungutan suara ulang (PSU) di Kabupaten Nias Selatan dan Kabupaten Samosir.

Dalam sambutannya, M. Aswin menegaskan komitmen Bawaslu untuk memastikan proses PSU berjalan lancar, aman, dan bebas dari pelanggaran. Ia juga menyebut pentingnya optimalisasi sumber daya manusia dan strategi pengawasan dalam mengantisipasi potensi pelanggaran pemilu, terutama di wilayah yang memiliki tantangan geografis seperti Nias Selatan.

“Bawaslu akan terus mengawasi setiap proses dan tahapan PSU, baik di Kabupaten Nias Selatan maupun Kabupaten Samosir. Kami akan memastikan setiap potensi pelanggaran dapat dicegah melalui pengawasan yang maksimal,” ujar Aswin.

Fokus Pengawasan pada PSU di Daerah Kepulauan

Aswin secara khusus menyoroti kondisi geografis di Kabupaten Nias Selatan yang terdiri dari wilayah kepulauan dengan akses transportasi yang sulit. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan PSU, terutama dalam menjangkau Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di daerah terpencil.

Menurutnya, Bawaslu bersama jajaran di tingkat kabupaten telah menyiapkan strategi khusus untuk mengatasi kendala tersebut. Pengawasan akan difokuskan pada tiga aspek utama:
1. Persiapan Pemungutan Suara Ulang – Meliputi verifikasi logistik pemilu dan kesiapan penyelenggara di lapangan.
2. Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang – Memastikan tidak ada pelanggaran, baik administratif maupun pidana, yang terjadi di TPS.
3. Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Pemilu – Mengawal transparansi proses penghitungan suara hingga penetapan hasil di tingkat kabupaten.

“Kami menyadari bahwa letak geografis di Nias Selatan menjadi tantangan besar, tetapi Bawaslu siap mengawasi seluruh proses PSU hingga selesai,” tambah Aswin.

Sorotan pada Kabupaten Samosir

Selain Nias Selatan, Kabupaten Samosir juga menjadi perhatian utama. Menurut Aswin, pengawasan ketat akan dilakukan karena PSU di Samosir dipastikan akan menjadi sorotan publik.

“Seluruh mata masyarakat akan tertuju pada PSU di Samosir. Oleh karena itu, pengawasan harus lebih teliti dan terencana agar tidak ada celah pelanggaran yang merusak kepercayaan publik terhadap hasil pemilu,” tegasnya.

Kolaborasi dengan Pemangku Kepentingan

Di akhir rapat, M. Aswin mengajak seluruh pihak, termasuk peserta pemilu, masyarakat, dan para pemangku kepentingan, untuk bersama-sama mengawal proses demokrasi di Sumatera Utara. Ia menegaskan bahwa Bawaslu, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, akan bekerja sesuai amanat undang-undang untuk menjaga integritas pemilu.

“Kami mengajak semua pihak untuk bersinergi mengawal PSU ini. Bersama-sama, kita pastikan pemilu berjalan sesuai prinsip demokrasi dan keadilan,” tutup Aswin.

Dengan langkah-langkah strategis dan pengawasan ketat dari Bawaslu, harapannya proses PSU di Kabupaten Nias Selatan dan Kabupaten Samosir dapat berlangsung sukses, menjadi contoh pelaksanaan demokrasi yang berkualitas di Indonesia. (KSC)