Jelang Masa Tenang, Bawaslu Tanjungbalai Tegaskan Larangan Kampanye dan Penertiban APK

Jelang Masa Tenang, Bawaslu Tanjungbalai Tegaskan Larangan Kampanye dan Penertiban APK
Ketua Bawaslu Tanjungbalai, Dady Hendrawan, SH., MH., melalui Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas, dan Humas, Nazmi Hidayat S, menegaskan bahwa imbauan ini sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2024. (kliksumut.com/Muhammad Gani)

REPORTER: Muhammad Gani
EDITOR: Wali

KLIKSUMUT.COM | TANJUNGBALAI – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tanjungbalai mengimbau Pasangan Calon (Paslon) Kepala Daerah (Kada) untuk menertibkan Alat Peraga Kampanye (APK) serta menghentikan segala bentuk kegiatan kampanye menjelang masa tenang Pilkada Serentak 2024. Masa tenang dijadwalkan berlangsung pada 24-26 November 2024, sebelum pemungutan suara pada 27 November.

Ketua Bawaslu Tanjungbalai, Dady Hendrawan, SH., MH., melalui Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas, dan Humas, Nazmi Hidayat S, menegaskan bahwa imbauan ini sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2024.

BACA JUGA: Bawaslu Tanjungbalai Luncurkan Kampung Pengawasan Partisipatif untuk Pemilu Berintegritas

“Bawaslu meminta Paslon Walikota dan Wakil Walikota beserta timnya untuk segera menurunkan seluruh APK dan bahan kampanye secara mandiri, demi menjaga kondusifitas selama masa tenang,” ujar Nazmi, Minggu (24/11/2024).

Larangan Kampanye dan Netralitas Aparatur Pemerintah

Nazmi, yang akrab disapa Bung Naz Sinaga, menegaskan bahwa selama masa tenang, segala bentuk kampanye, termasuk melalui media massa, radio, maupun iklan di bilboard atau reklame, dilarang. Bawaslu juga telah menginstruksikan pemilik media reklame untuk memastikan tidak ada iklan kampanye yang masih terpajang selama masa tenang.

“Kami juga telah menyampaikan larangan kepada stasiun radio setempat untuk tidak menyiarkan iklan kampanye selama masa tenang. Hal ini penting untuk menjaga keadilan dan ketertiban,” tambah Bung Naz Sinaga.

Selain itu, Bawaslu mengingatkan Pemerintah Kota Tanjungbalai beserta seluruh jajarannya, termasuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, lurah, kepala lingkungan, hingga tenaga honorer, untuk menjaga netralitas dan tidak terlibat dalam politik praktis.

“Netralitas aparatur pemerintah sangat krusial. Kami meminta mereka untuk tidak memihak atau melakukan kampanye dalam bentuk apapun,” tegasnya.

Paslon Petahana Diminta Tetap Netral

Khusus bagi Paslon petahana yang akan kembali menjabat setelah masa cuti kampanye berakhir pada 23 November 2024, Bawaslu mengingatkan mereka untuk tidak menggunakan posisi mereka untuk keuntungan politik.

“Kepala daerah yang kembali bertugas di masa tenang harus menjaga netralitas dan tidak melakukan kegiatan yang mengandung unsur kampanye. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik dan kondusifitas tahapan Pilkada,” ungkap Nazmi.

BACA JUGA: Bawaslu Tanjungbalai Buka Pendaftaran Panwaslu Kecamatan

Pilkada Serentak 2024 Siap Digelar

Pilkada Serentak 2024 di Tanjungbalai akan dilaksanakan pada 27 November mendatang. Dengan berbagai upaya yang dilakukan Bawaslu, diharapkan seluruh tahapan pemilu berjalan lancar, tertib, dan sesuai regulasi.

Masyarakat pun diimbau untuk turut serta mengawasi pelaksanaan masa tenang agar terhindar dari potensi pelanggaran pemilu, sehingga Pilkada dapat menghasilkan pemimpin yang kredibel dan berintegritas. (KSC)

Pos terkait