KLIKSUMUT.COM | JAKARTA – Polemik pencabutan kartu identitas pers milik jurnalis CNN Indonesia, Diana Valencia, akhirnya menemui titik terang. Biro Pers Sekretariat Presiden secara resmi telah mengembalikan ID Pers Istana milik Diana setelah insiden yang sempat viral dan menuai sorotan publik.
Kartu identitas khusus untuk peliputan di lingkungan Istana Negara itu diserahkan langsung oleh pejabat Biro Pers kepada Diana Valencia pada Senin, 29 September 2025, sebagaimana terlihat dalam foto yang beredar luas di media sosial.
Langkah ini menandai akhir dari kontroversi yang mencuat setelah Diana diduga kehilangan hak peliputannya karena mengajukan pertanyaan seputar program Makan Bergizi Gratis (MBG) saat menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto dari kunjungan kenegaraan di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, sebelumnya telah menyampaikan bahwa pihaknya berupaya mencari jalan terbaik atas insiden tersebut.
BACA JUGA:IJTI Kecam Pencabutan Kartu Pers Istana Milik Jurnalis CNN Indonesia
“Kami sudah menyampaikan kepada Biro Pers untuk coba dikomunikasikan dan cari jalan keluar terbaik. Kita bangun komunikasi bersama,” ujar Prasetyo Hadi saat ditemui usai rapat bersama Presiden Prabowo di Kertanegara, Jakarta Selatan, Minggu malam (28/9/2025).
Ia juga menambahkan bahwa pertemuan antara CNN Indonesia dan Biro Pers dijadwalkan pada Senin, 29 September 2025, sebagai bentuk itikad baik untuk menyelesaikan persoalan secara konstruktif.
Pemimpin Redaksi CNN Indonesia TV, Titin Rosmasari, membenarkan adanya pencabutan kartu identitas pers Diana pada Sabtu malam (27/9/2025), sekitar pukul 19.15 WIB. Seorang petugas dari Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden datang langsung ke kantor CNN Indonesia untuk mengambil kartu tersebut.
“Kami tentu mempertanyakan alasan pencabutan ID Pers tersebut,” ujar Titin, seraya menegaskan bahwa CNN Indonesia telah mengirimkan surat resmi kepada BPMI dan Mensesneg untuk meminta klarifikasi.
Saat ditanya mengenai perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap insiden ini, Mensesneg menyebut bahwa Presiden cukup mengetahui situasinya, namun tidak ikut campur secara langsung dalam proses penyelesaiannya.
Pengembalian kartu pers ini menjadi langkah positif dalam meredam ketegangan antara pemerintah dan insan pers. Namun, insiden ini juga menjadi pengingat pentingnya transparansi dan penghormatan terhadap kebebasan pers, khususnya dalam lingkungan strategis seperti Istana.
Dunia jurnalisme berharap agar kejadian serupa tidak terulang, dan komunikasi antara lembaga negara dan media massa tetap terjalin secara sehat dan terbuka. (KSC)
