MEDAN | kliksumut.com – Himpunan Mahasiswa Islam (HmI) Cabang Medan melihat adanya penyataan dan sibuknya kampanye calon presiden (Capres) yang dilakukan oleh Walikota Medan, Bobby Nasution. Namun dirinya lupa bahwa persoalan infrastruktur di Kota Medan masih semerawur dan sangat merugikan masyarakat dalam berbisnis dan beraktifitasnya.
“HMI Cabang Medan mendapatkan pengaduan dari masyarakat yang dapat dilihat melalui beberapa berita dari media online dengan adanya fenomena pembangunan infrastuktur yang semrawut dan telah memakan korban, hal tersebut dapat dilihat pada pembangunan median jalan di Medan Johor dan HM Yamin baru-baru ini,” jelas Kabid Hukum dan Ham HMI Cabang Medan, Muhammad Yusril Mahendra Butar-Butar kepada kliksumut.com, Kamis (24/8/2023) melalui seluler.
BACA JUGA: HMI Cabang Medan Ungkap Ketua DPRD Kota Medan Tidak Berani Dengan “Lampu Pocong” Boby Nasution
Ia juga menjelaskan bahwa berdasarkan pengaduan tersebut Himpunan Mahasiswa Islam (HmI) Cabang Medan melakukan pemantauan terhadap beberapa pembangunan infrastruktur di Kota Medan telah mencederai prinsip hak asasi manusia. “Hal ini bisa dilihat setiap galian drainase tidak pernah tanah tersebut dibersihkan dan hanya di diamkan saja seharusnya galian tersebut dibersihkan sehingga tidak menimbulkan abu yang akan menimbulkan penyakit bagi masyrakat Kota Medan,” ucap Yusril.
Lanjut jelas Yusril mengatakan apabila melihat beberapa pemberitaan yang dimuat di media sosial oleh netizen dengan adanya lobang dranase dijalan hindu yang telah memakan korban seorang driver ojol, lalu dijalan Gajah Mada seorang masyarakat sangat keberatan dengan lamanya pekerjaan yang proyek Pemko medan.
“Jangan terus Walikota sibuk kampaye untuk Capres, tapi lihat telah juga memakan korban kembali dan juga mengatakan baru semalam Merdeka tapi kami tidak Merdeka disini, perut sudah lapar anak kami perlu dibiyai di luar kota dan saya tau ini tanah negara tetapi kami sangat dirugikan,” sebut Yusril dengan memperagakan kalimat warga yang kecewa kepada kinerja Bobby Nasution.
Yusril juga mengkritik dalam hal ini Walikota Medan melalui Kadis SDABMBK seharusnya mampu memahami teori pembangunan berkelanjutan yang mana dari teori ini harusnya menjadi acuan bagi mereka agar masyarakat tidak sengsara terhadap proyek tersebut. “Kalau infrastruktur itu untuk di perbaikan itu sudah emang kewajiban pemerintah namun harus mempunyai prinsip keadialan bagi masyrakat dan hak asasi manusia terhadap kesehatan, keselamatan hingga mampu mengurai serta menyelesaikan persoalan yang ada di Kota Medan, namun tampaknya mereka tidak memperhatikan hal tersebut sehingga pembangunan infrastruktur malah menjadi persoalan serius di Kota Medan,” beber Yusril lagi.
BACA JUGA: Proyek Lampu Pocong “Senyap” Ditenggelam Massa, HMI Cabang Medan Menuntut Aparat Penegak Hukum Menindaklanjutinya
Maka HmI Cabang Medan sebagai organisasi sosial control akan terus memperhatikan kinerja pemerintah Kota Medan yang khususnya mendahulukan kepentingan masyarakat, bukan malah memberikan tanda tanya besar kepada masyarakat terhadap kinerja Pemko Medan.
“Dengan ini HmI Cabang Medan memerintahkan Walikota Medan untuk lebih serius untuk menangani persoalan ini dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang berkeadilan agar terciptanya pemenuhan hak asasi manusia bagi masyarakat Kota Medan serta tidak ada lagi korban-korban selanjutnya,” harap Yusril. (Tim)
