Selain itu, dia juga mengingatkan dampaknya ketika seorang pejabat terjerat kasus korupsi. Selama 2020 KPK telah menindak 19 eselon I, II dan III, 21 Anggota DPR dan DPRD, 3 politikus, 10 Kepala daerah/Wakil dan 12 BUMN.
“Masih banyak masyarakat di luar sana peduli, mereka mau melaporkan, belum lagi bawahan Anda yang punya keinginan Anda terjerat masalah. Belum lagi dampaknya kepada keluarga, anak, istri sanak famili. Anak kita yang awalnya ceria di sekolah akan berubah 180 derajat ketika ayahnya menjadi tersangka KPK. Dampak psikologi dan sosialnya sangat besar,” tegasnya.
Baca juga: Gubernur Sumut Kukuhkan Kepala Kanreg VI BKN Medan
Sementara itu, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut Abyadi Siregar mengatakan masih banyak Pemda di Sumut yang belum baik dalam pelayanan publik. Dari 19 Pemda yang di Survei tahun 2015-2019 baru 7 daerah yang mendapat predikat hijau antara lain Pemprov Sumut, Pemkab Deliserdang, Pemko Medan, Pemkab Dairi, Pemkab Langkat, Pemkab Serdangbedagai dan Pemkab Pakpak Bharat.
“Survei kami di tahun 2015-2019 ke 19 Pemda di Sumut ada 7 yang mendapat predikat zona hijau layanan publiknya, 8 zona kuning dan 6 zona merah. Ke depan kita harus merubah ini, kalau bisa mudah kenapa harus dipersulit. Jangan persulit masyarakat, mendapat pelayanan yang baik itu hak masyarakat. Bila kita persulit masyarakat maka kita sudah mengambil haknya,” kata Abyadi Siregar, usai rakor.
Baca juga: Pengurus Tarung Derajat Audensi Ke KONI Medan
Turut hadir pada acara ini Kasatgas Korsup KPK RI Wilayah I Maruli Tua Manurung, Wakil Ketua DPRD Sumut Harun Mustafa, Sekdaprov Sumut R Sabrina, Walikota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan, Walikota Pematangsiantar Hefriansyah Noor, Bupati Kabupaten Karo Terkelin Brahmana, Bupati Deliserdang Ashari Tambunan, dan Bupati Langkat Syah Affandin, serta OPD terkait. Sedangkan kepala daerah lainnya hadir secara virtual. (rel/wl)
