Gubernur Sumut Ajak Bupati/Walikota Genjot Realisasi FLPP, Baru Terealisasi 4,32% dari Target 2025
KLIKSUMUT.COM | MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menginstruksikan seluruh bupati dan walikota di Sumut untuk memaksimalkan program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Program ini dinilai sangat membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam mewujudkan impian memiliki rumah layak huni.
“Program ini merupakan inisiatif luar biasa dari Presiden RI. Maka dari itu, harus dimaksimalkan di daerah, karena sangat membantu masyarakat yang belum memiliki rumah,” tegas Gubernur dalam Rapat Koordinasi bersama Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) secara virtual, Senin (30/6/2025), di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro No. 30 Medan.
BACA JUGA: Gubernur Sumut Bersama Tujuh Kepala Daerah Kawasan Danau Toba Siap Sambut Asesor UNESCO untuk Revalidasi Geopark 2025
Ratusan Ribu Rumah Tangga di Sumut Belum Miliki Rumah Layak
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase rumah tangga di Sumut yang memiliki akses terhadap hunian layak baru mencapai 73,47% pada 2024. Dengan jumlah rumah tangga sekitar 1,5 juta, terdapat lebih dari 400 ribu rumah tangga yang belum memiliki akses ke rumah layak.
“Ini menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. FLPP memberi banyak kemudahan, salah satunya uang muka hanya 1% dari harga rumah,” tambah Gubernur.
FLPP, Solusi Rumah Murah: DP 1%, Bunga Flat 5%
Program KPR FLPP memberi kemudahan signifikan bagi masyarakat. Untuk wilayah Sumatera Utara, harga rumah FLPP ditetapkan sekitar Rp166 juta, yang berarti uang muka hanya sekitar Rp1,6 juta. Selain itu, suku bunga tetap hanya 5% sepanjang tenor pinjaman.
“Ini benar-benar terjangkau. Masyarakat akan sangat terbantu dengan program ini jika kita bisa memastikan infrastruktur pendukungnya disiapkan,” kata Gubernur, mengajak kepala daerah untuk aktif mensosialisasikan program tersebut.
Realisasi Baru 4,32%: Gubernur Minta Gerak Cepat
Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menyampaikan bahwa hingga 25 Juni 2025, realisasi penyaluran FLPP di Sumut baru mencapai 4,32% atau 5.003 unit dari target nasional. Ini dinilai masih sangat rendah dan perlu akselerasi.
“Perlu sosialisasi secara masif kepada masyarakat agar target program tercapai. Kami minta pemda ikut menyebarluaskan informasi program ini,” ungkap Heru dalam sesi teleconference.
Pengajuan FLPP Kini Lebih Mudah Lewat SiKasep dan SIKUMBANG
Heru menjelaskan, pengajuan KPR FLPP kini lebih mudah dengan aplikasi SiKasep (Sistem Informasi KPR Sejahtera) dan portal rumah tersedia di sikumbang.tapera.go.id. Masyarakat bisa langsung memilih rumah yang ready stock dan melakukan verifikasi mandiri di lokasi.
“Di sini tidak ada penawaran rumah setengah jadi. Semua yang ditampilkan adalah unit siap huni. Debitur harus selfie di lokasi agar validasi dilakukan dengan baik,” terang Heru.
Diawasi 20 Asosiasi Pengembang, Rumah Tak Sesuai Spek Akan Dicegah
BP Tapera juga memastikan kualitas rumah tetap terjaga. Program ini diawasi 20 asosiasi pengembang yang tergabung dalam sistem **SIRENG**, serta lokasi perumahan terdaftar dalam **SIKUMBANG**. Pengawasan ketat dilakukan untuk menghindari pembangunan rumah yang tidak memenuhi standar teknis.
“Semua proses berbasis sistem, dan rumah diawasi sejak perencanaan hingga serah terima. Kita ingin pastikan masyarakat mendapat rumah yang benar-benar layak, tanpa dinding retak atau sanitasi buruk,” ujarnya.
Komitmen Bersama Pemda dan BP Tapera
Rakor virtual yang dipimpin Bobby Nasution ini turut dihadiri oleh seluruh bupati dan walikota se-Sumut, Plh Sekda Provinsi Sumut M. Armand Effendy Pohan, serta OPD terkait baik dari Pemprov maupun kabupaten/kota. Jajaran BP Tapera juga hadir secara daring untuk memberikan penjelasan teknis program.
BACA JUGA: Antony Sinaga Desak Pemeriksaan Gubernur Sumut, Inspektur dan Kepala BKD Terkait Dugaan Pelanggaran Disiplin ASN
Gubernur menegaskan pentingnya sinergi antarpemangku kepentingan dalam menyukseskan program FLPP demi memenuhi hak dasar masyarakat atas tempat tinggal yang layak.
Rumah untuk Semua, Bukan Hanya Impian
Dengan dorongan kuat dari Gubernur Sumut dan sinergi lintas sektor, program FLPP diharapkan tidak hanya menjadi solusi hunian, tapi juga bagian dari pembangunan inklusif dan berkeadilan sosial.
“Rumah adalah kebutuhan dasar. Program FLPP bukan hanya soal angka, tapi tentang harapan dan kehidupan yang lebih baik bagi ratusan ribu keluarga di Sumatera Utara,” tutup Gubernur. (KSC)
