KLIKSUMUT.COM | MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan tanggung jawab bersama pemerintah dari tingkat desa hingga pemerintah pusat. Menurutnya, persoalan pangan menjadi isu mendasar yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat sehingga harus menjadi prioritas seluruh pemangku kepentingan.
Pernyataan tersebut disampaikan Bobby saat menghadiri penutupan Pelatihan dan Pendidikan Tani Merdeka Sumut-Aceh di Aula Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Sumut, Medan, Selasa (28/7/2026).
Dalam sambutannya, Bobby menekankan bahwa pemenuhan kebutuhan pangan tidak hanya menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga, tetapi juga merupakan kewajiban pemerintah di semua tingkatan untuk memastikan masyarakat memiliki akses terhadap pangan yang cukup, aman, dan berkelanjutan.
BACA JUGA: Gubernur Bobby Tekankan Ketahanan Pangan Jadi Tanggung Jawab Pemerintah hingga Tingkat Desa
“Persoalan pangan adalah kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, ketahanan pangan harus menjadi tanggung jawab pemerintah mulai dari tingkat desa, kabupaten/kota, provinsi hingga pemerintah pusat,” ujar Bobby.
Bobby menjelaskan bahwa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah menempatkan sektor pangan sebagai salah satu program prioritas nasional. Oleh sebab itu, pemerintah daerah memiliki peran penting untuk memastikan setiap program tersebut dapat diterapkan secara efektif hingga ke tingkat masyarakat.
Menurut Bobby, keberhasilan program ketahanan pangan tidak hanya diukur dari kebijakan yang dibuat, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat memahami serta merasakan manfaatnya.
“Dan tugas kita adalah bagaimana program presiden ini bisa terimplementasi, bisa sampai ke tingkat paling bawah dan dipahami,” katanya.
Gubernur Sumut juga mengungkapkan bahwa berbagai kebijakan pemerintah di sektor pertanian mulai menunjukkan hasil positif. Salah satunya tercermin dari meningkatnya penyerapan hasil panen petani yang dinilai semakin baik dibandingkan sebelumnya.
Ia menilai sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor penting dalam mendorong peningkatan produktivitas pertanian sekaligus memperkuat kesejahteraan petani.
“Hari ini kami melihat program-program yang sudah dilakukan oleh Bapak Presiden sejalan semua, termasuk di bidang pertanian. Kita tahu data-data bagaimana penyerapan hasil pertanian hari ini sudah sangat baik,” ungkap Bobby.
Dalam kesempatan tersebut, Bobby mengajak organisasi Tani Merdeka untuk memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam menjalankan berbagai program pembangunan sektor pertanian.
Menurutnya, organisasi tersebut memiliki sumber daya manusia dan tenaga ahli yang dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam meningkatkan produktivitas pertanian, memperkuat ketahanan pangan, hingga mendorong kesejahteraan petani di Sumut.
“Nanti dengan Tani Merdeka mungkin bisa kita kolaborasikan program-programnya, karena kami yakin semuanya sudah ada expertnya di sana,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Pengurus Wilayah Tani Merdeka Sumut, Gusmiyadi, menyampaikan apresiasi atas komitmen Bobby Nasution dalam mendukung penguatan sektor pertanian di Sumatera Utara.
Ia juga menyatakan dukungannya terhadap rencana penerapan zonasi pertanian dan peternakan di Sumut yang dinilai sebagai langkah strategis dalam memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus meningkatkan produktivitas sektor pertanian.
Selain itu, Gusmiyadi mengungkapkan bahwa Sumatera Utara belum berhasil menjadi tuan rumah Pekan Nasional Petani Nelayan (PENAS) tahun 2029. Namun demikian, pihaknya mengusulkan agar Sumut menjadi lokasi penyelenggaraan pertemuan petani tingkat nasional sebagai wadah konsolidasi petani dari seluruh Indonesia.
BACA JUGA: Polsek Sibabangun Amankan Pelaku Pungli di Jembatan Anggoli
“Kita pastikan Sumatera Utara akan menjadi basis konsolidasi kaum petani di seluruh Indonesia,” kata Gusmiyadi.
Acara penutupan Pelatihan dan Pendidikan Tani Merdeka Sumut-Aceh turut dihadiri Ketua Umum Tani Merdeka Don Muzakir, Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan Pasaribu, serta sejumlah kepala daerah dan peserta pelatihan dari wilayah Sumatera Utara dan Aceh.
Melalui kegiatan tersebut, diharapkan lahir sumber daya manusia pertanian yang lebih berkualitas dan mampu mendukung percepatan program ketahanan pangan nasional, sekaligus memperkuat posisi Sumatera Utara sebagai salah satu lumbung pangan strategis di Indonesia. (KSC)
