KLIKSUMUT.COM | MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menargetkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-11 atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2024. Target ini dicanangkan saat Bobby menghadiri acara Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024-Unaudited kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sumut di Kantor BPK Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Rabu (26/3/2025).
“Ini semangat bagi kami untuk terus menjaga tertib administrasi dan keuangan. Kami ingin memastikan setiap pekerjaan yang kami lakukan tidak hanya berdampak langsung bagi masyarakat, tetapi juga berjalan dengan administrasi keuangan yang baik,” ujar Bobby Nasution.
BACA JUGA: Gubernur Sumut Bobby Nasution Ajak Masyarakat Maksimalkan Fungsi Masjid, Salurkan Bantuan Rp300 Juta di Labura
Langkah Strategis Pemprov Sumut
Untuk mencapai target WTP ke-11, Pemprov Sumut berkomitmen menindaklanjuti setiap rekomendasi yang diberikan oleh BPK. Bobby menegaskan bahwa pemeriksaan yang dilakukan BPK merupakan mekanisme penting untuk menjaga ketertiban administrasi keuangan di lingkungan Pemprov Sumut.
“Pemprov Sumut sudah 10 kali berturut-turut mendapatkan opini WTP. Ini menjadi motivasi bagi kami yang baru maupun yang sudah lama di pemerintahan untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Opini WTP bukan hanya pencapaian administratif, tetapi juga bentuk tanggung jawab moral kami kepada masyarakat dan negara,” tegas Bobby.
Ia juga mengajak seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Sumut untuk bekerja sama dalam menjalankan rekomendasi yang dikeluarkan BPK demi meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
BPK Sumut Tekankan Transparansi dan Akuntabilitas
Kepala BPK Perwakilan Sumut, Paula Henry Simatupang, dalam sambutannya menjelaskan bahwa ada dua agenda utama dalam pertemuan ini. Pertama, pengarahan dalam rangka Exit Meeting Pemeriksaan Interim untuk penyerahan LKPD Provinsi Sumut. Kedua, penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024-Unaudited kepada BPK yang akan segera diaudit.
“Pemeriksaan laporan keuangan dilakukan dalam beberapa tahapan, yakni perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Setelah laporan keuangan diserahkan, kami akan mulai proses pemeriksaan untuk menentukan strategi audit yang tepat. Kami juga mengomunikasikan indikasi-indikasi yang mungkin memerlukan tindakan perbaikan,” jelas Paula.
Ia menambahkan bahwa pemeriksaan BPK memiliki berbagai jenis yang diatur dalam undang-undang, salah satunya adalah pemeriksaan laporan keuangan pemerintah yang dilakukan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
“Kami berharap seluruh pihak memahami tujuan pemeriksaan ini agar tata kelola keuangan daerah semakin akuntabel, transparan, dan berkualitas,” tambahnya.
BACA JUGA: Gubernur Sumut Dampingi Wamen PU Tinjau Renovasi Stadion Teladan, Target Selesai April 2025 Terancam Molor
Dukungan dan Kehadiran Pejabat Pemprov Sumut
Acara ini turut dihadiri Wakil Gubernur Sumut Surya, Inspektur Sumut Sulaiman Harahap, Pj Sekdaprov Sumut Effendy Pohan, serta seluruh pimpinan OPD di lingkungan Pemprov Sumut. Hadir pula jajaran pejabat BPK Perwakilan Sumut yang turut mendukung proses audit dan pemeriksaan keuangan daerah.
Dengan berbagai langkah strategis yang dilakukan, Pemprov Sumut optimistis dapat mempertahankan opini WTP untuk ke-11 kalinya. Keberhasilan ini akan menjadi bukti nyata komitmen Pemprov Sumut dalam mengelola keuangan daerah secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab. (KSC)
