KLIKSUMUT.COM | MEDAN – Forum Wartawan Pemprovsu (FWP) angkat bicara terkait insiden dugaan intimidasi terhadap jurnalis TVRI, Dodi Kurniawan, yang dilakukan oleh Wahyu Panjaitan, salah satu anggota tim melekat Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution. Kejadian ini terjadi saat peliputan resmi di Kantor Gubernur Sumut pada Rabu, 7 Mei 2025.
Ketua FWP, Zulkifli Harahap, menyatakan kekecewaannya atas insiden tersebut. Menurutnya, tindakan intimidatif terhadap jurnalis sangat mencederai nilai-nilai kebebasan pers yang dilindungi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
“Kami sangat menyayangkan kejadian tersebut. Wartawan yang sedang menjalankan tugasnya tidak boleh dihalangi oleh siapa pun. Kantor Gubernur Sumut adalah ruang publik dan jurnalis punya hak untuk meliput di sana,” ujar Zulkifli yang akrab disapa Zul Gondrong, didampingi Sekretaris FWP, Benny Pasaribu, Kamis (8/5/2025).
BACA JUGA: FWP Khawatir Kebebasan Pers, Soroti Minimnya Akses Pers di Era Gubernur Baru
Zul Gondrong menilai tindakan Wahyu Panjaitan yang terekam menyampaikan kalimat intimidatif seperti “kau tandai aku ya” merupakan bentuk premanisme dan mencoreng citra Gubernur Bobby Nasution. Ia mengingatkan bahwa keberadaan wartawan di kantor gubernur bukan untuk mencari pekerjaan, melainkan menjalankan tugas resmi dari redaksi masing-masing.
“Gerbong pendukung atau tim melekat seharusnya menjaga citra gubernur, bukan malah merusaknya dengan sikap arogan. Jangan sampai tindakan seperti ini justru membuat hubungan antara wartawan dengan pemerintah menjadi tidak harmonis,” tegasnya.
Dugaan Salah Informasi ke Bobby Nasution
FWP juga menduga adanya informasi keliru yang disampaikan kepada Gubernur Bobby Nasution terkait keberadaan dan peran wartawan unit Pemprovsu.
Benny Pasaribu menambahkan, ada kemungkinan orang-orang di sekitar gubernur menyampaikan bahwa FWP tidak mendukung pemerintahan Bobby-Surya.
“Kami tetap profesional dan terbuka jika ingin menjalin sinergi. Kalau memang ada keinginan untuk berkolaborasi membangun visi-misi Sumut ke depan, tentu kami menyambut baik. Tapi kalau justru orang-orang di lingkaran dalam bersikap arogan, ini harus dievaluasi,” tegas Benny.
Ia juga menegaskan bahwa banyak wartawan senior dan sesepuh yang telah puluhan tahun bertugas di lingkungan Pemprov Sumut. Sikap tidak bersahabat terhadap mereka dapat menciptakan ketegangan yang tidak perlu.
Wahyu Panjaitan Tidak Terdaftar di Instansi Resmi
Lebih lanjut, hasil penelusuran awak media mengungkap fakta mengejutkan. Sosok Wahyu Panjaitan yang diduga melakukan intimidasi ternyata tidak terdaftar sebagai pegawai resmi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
Kepala Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Setdaprovsu, Ady Putra Parlauangan, melalui Kabag Protokol Reza Prima Kurniawan, membenarkan bahwa Wahyu Panjaitan bukan bagian dari Biro Adpim.
“Nama Wahyu tidak ada di daftar staf protokol kami. Kalau tidak percaya, nanti saya kasih daftarnya,” ujar Reza menjawab konfirmasi wartawan.
Hal senada juga disampaikan Plt Kepala Dinas Kominfo Sumut, Porman Mahulae. Ia menyatakan bahwa pihaknya tidak mengenal dan tidak memiliki data tentang Wahyu Panjaitan.
“Saya tidak tahu siapa dia dan apa jabatannya. Tidak terdaftar juga di Kominfo,” jelas Porman.
Dugaan Kesalahpahaman, Tapi Persoalan Sudah Meluas
Meski demikian, Porman Mahulae menjelaskan bahwa insiden yang terjadi antara tim melekat Bobby Nasution dan jurnalis TVRI merupakan kesalahpahaman di lapangan. Ia menyebut bahwa kedua pihak telah bertemu dan menyelesaikan masalah secara kekeluargaan, bahkan jurnalis TVRI, Dodi Kurniawan, sudah menerima permintaan maaf.
“Tidak ada intimidasi. Hanya bersenggolan di lapangan dan sudah selesai. Tapi sayangnya videonya terlanjur beredar di media sosial, sehingga menjadi bola liar,” kata Porman.
Porman menegaskan bahwa Gubernur Bobby Nasution selama ini dikenal sebagai sosok yang terbuka terhadap media, bahkan sejak menjabat sebagai Wali Kota Medan.
“Pak Gubernur selalu terbuka dengan wartawan, tidak pernah menolak wawancara, bahkan menjawab pertanyaan dengan sabar. Maka kejadian ini sangat disayangkan dan saya yakin tidak mencerminkan keinginan dari Pak Gubernur sendiri,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya kebijaksanaan dalam menggunakan media sosial agar tidak menyebarkan informasi yang belum utuh dan berpotensi memperkeruh situasi.
“Kita harus bijak bermedia sosial. Jangan sembarang unggah video atau membuat opini pribadi tanpa mengetahui duduk perkaranya. Ini bisa memicu persoalan baru yang lebih besar,” pungkas Porman Mahulae.
BACA JUGA: Dua Terdakwa Pembunuhan Berencana Wartawan Rico & Keluarga Divonis Seumur Hidup, LBH Medan: Saatnya Ungkap Otak Pelaku!
Pers dan Pemerintah Harus Tetap Harmonis
FWP berharap agar kejadian ini menjadi pelajaran penting, khususnya bagi lingkaran dalam pemerintahan Gubernur Sumut. Wartawan adalah mitra strategis dalam menyampaikan informasi dan aspirasi masyarakat.
“Jangan ada lagi tindakan penghalangan kerja jurnalistik. Kami siap bersinergi, tapi harus ada penghargaan terhadap profesi kami,” tutup Zul Gondrong.
Insiden ini sekaligus menjadi pengingat bahwa penghormatan terhadap kebebasan pers adalah cerminan dari kedewasaan demokrasi di daerah. Gubernur Bobby Nasution diharapkan segera mengambil langkah tegas agar peristiwa serupa tidak terulang. (KSC)
