“Oleh karenanya, Indonesia harus menuju negara dominan, menjadi cita-cita karena mempunyai SDA dan SDM yang cukup besar dan banyak. Selain itu, wilayah Indonesia juga menjadi kekuatan karena wilayahnya cukup luas. Jadi kata kuncinya adalah stabilitas ekonomi harus terwujud sehingga Indonesia bisa menjadi negara yang dominan. Selain stabilitas ekonomi kita juga harus bangga menggunakan produk dalam negeri. Karena penggunaan produksi dalam negeri membuat bangsa kita akan menjadi kuat,” ujarnya.
Mendagri menyebut jika kita perlu upaya lain yaitu self dependent berarti kita harus mandiri, jangan ketergantungan dengan negara lain. Dengan demikian penggunaan produk dalam negeri menjadi penopang yang kuat untuk kemandirian tersebut. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Jokowi juga sejalan dengan hal tersebut yaitu, daerah dalam APBD nya harus 40 persen ekatalog itu adalah pruduksi dalam negeri yaitu UMKM dan koperasi.
BACA JUGA: Pemkab Sergai Beri Bantuan ke Korban Puting Beliung di Pegajahan
Menurut mantan Kapolri ini bahwa UMKM merupakan sektor riil penopang perekonomian di Indonesia. Perlu dikembangkan untuk kestabilan ekonomi dan menyerap tenaga kerja. Perlu dukungan KDh dan pengusaha di daerah khususnya dalam mendaftarkan usaha UMKM dan koperasi itu ke dalam e-katalog lokal LKPP, ujarnya sembari menambahkan jika Kamar dagang dan industri (Kadin) perlu diberdayakan dan bekerja masif dari bawah (buttum up) sedangkan pemda atau kepala daerah campur tangan dari atas secara top down.
“Kepada seluruh Bupati dan peserta yang hadir, agar optimis dalam mendaftarkan produk UMKM dan koperasinya ke dalam e-katalog lokal LKPP dalam rangka gerakan bangga menggunakan produk dalam negeri demi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” harapnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Apkasi, Sutan Kerajaan Bupati Darmasraya dalam laporannya mengutarakan bahwa kegiatan ini menindaklanjuti arahan Presiden terhadap UMKM agar masuk dalam ekosistem digital dan pengadaan barang jasa pemerintah melalui e-katalog. “ Sudah lebih dari 7 juta UMKM yang masuk dalam ekosistem digital di Indonesia,” cetusnya.
Kepala LKPP RI H Azwar Anas yang didaulat sebagai keynote speach menyampaikan hal yang paling penting bagaimana produk lokal masuk dalam e-katalog lokal pengadaan barang jasa pemerintah. Ia merinci, saat ini sudah 342 ribu produk UMKM dan koperasi yang masuk dalam e-katalog.
E-katalog lokal, lanjutnya lagi, sudah dipermudah hanya tinggal 2 tahap saja dari 9 tahap yang dipersyaratkan dalam e-katalog LKPP. Terpenting adalah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).
“Saat ini sudah ada 474 Pemda yang sudah tayang produk di e-katalog. 347 Pemda belum tayang produk e-katalog. Harus buat etalase di e-katalog. Jika daerah belum jelas dan paham serta terkendala memasukkan atau mendaftar produk UMKM dan koperasi-nya dalam e-katalog LKPP, disarankan agar terus berkordinasi dengan LKPP RI,” tandasnya.
