FAM Desak KPK Usut Dugaan Pemerasan Pencabutan Perda RDTR Kota Medan, Nama Alexander Sinulingga Disorot

KLIKSUMUT.COM | JAKARTA – Forum Anak Medan (FAM) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengusut tuntas dugaan pemerasan terkait proses pencabutan Peraturan Daerah (Perda) No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Medan. Aksi unjuk rasa digelar di depan Gedung Merah Putih KPK, Kamis (26/6/2025), dengan menyebut nama mantan Kepala Dinas Perkimcitaru, Alexander Sinulingga, sebagai salah satu pihak yang harus diperiksa.

FAM Duga Ada Permainan Uang dalam Pencabutan Perda RDTR

Aksi demonstrasi ini dipimpin Koordinator FAM, Daniel Sinaga, yang menyoroti lambannya pencabutan RDTR bukan karena faktor teknis, tetapi diduga kuat karena adanya “tarik-menarik kepentingan” dan praktik ilegal oknum anggota DPRD Medan serta pejabat terkait.

“Kami menduga Paripurna pencabutan RDTR sengaja ditunda karena setoran dari pengusaha belum terkumpul sepenuhnya. Bahkan, Dinas Perkimcitaru diduga menjadi koordinator pengumpulan dana,” tegas Daniel dalam orasinya.

FAM menyebut, pencabutan RDTR seharusnya menjadi langkah strategis memperbaiki iklim investasi di Kota Medan. Namun, penundaan ini justru ditengarai menjadi alat tawar untuk kepentingan pribadi pihak-pihak tertentu.

Nama Alexander Sinulingga Disebut dalam Dugaan Pemerasan

Dalam aksi tersebut, Alexander Sinulingga, yang kini menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Sumut, disebut sebagai aktor penting yang patut diperiksa KPK. Menurut FAM, Alexander diduga terlibat dalam upaya pemerasan terhadap investor yang ingin percepatan pencabutan RDTR.

Beberapa poin tuntutan FAM antara lain:
* Dugaan pemerasan terhadap pengusaha oleh oknum anggota DPRD Medan dan pejabat Pemko Medan.
* Penundaan Paripurna karena dana “setoran” belum merata diterima seluruh anggota DPRD.
* Ketidakhadiran sebagian besar anggota DPRD pada Paripurna 2 Juni 2025 sebagai bentuk protes atas pembagian yang tidak adil.
* Iklim investasi Kota Medan dinilai mati suri akibat belum dicabutnya RDTR.
* Dugaan keterlibatan Alexander Sinulingga dalam skenario pemerasan.

Laporan Aksi Diterima Resmi oleh KPK

Aksi ini mendapat respons dari KPK. Mukti, Tenaga Ahli Humas KPK, menerima laporan resmi FAM. Pihak FAM berharap agar KPK segera turun tangan mengusut kasus ini demi menjamin kepastian hukum dan integritas tata ruang Kota Medan.

“Kami ingin KPK segera memeriksa Alexander Sinulingga dan seluruh anggota Bapemperda DPRD Medan. Proses ini harus transparan karena menyangkut masa depan Kota Medan,” desak Daniel.

Paripurna Pencabutan Perda RDTR Gagal Digelar, FAM Nilai Ada Kepentingan Tersembunyi

Paripurna DPRD Kota Medan untuk pencabutan Perda No. 2 Tahun 2015 seharusnya digelar 2 Juni 2025, namun batal karena tidak kuorum. Ketidakhadiran lebih dari separuh anggota DPRD ini dinilai FAM sebagai indikasi kuat adanya kepentingan tersembunyi yang merugikan publik dan mematikan peluang investasi.

FAM menekankan pentingnya percepatan penyesuaian RDTR untuk menarik investasi dan menumbuhkan perekonomian Kota Medan. Bandingkan dengan kota-kota lain seperti Bandung dan Tangerang Selatan, Medan dinilai tertinggal jauh dalam hal iklim investasi. (KSC)