EDITOR: Bambang Nazaruddin
KLIKSUMUT.COM | MEDAN – Forum Dekan Fakultas Hukum & Ketua Sekolah Tinggi Hukum Perguruan Tinggi Muhammadiyah (Fordek FH & Ketua STIH PTM) turut angkat bicara terkait keluarnya putusan MK Nomor Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang mengubah ketentuan ambang batas pencalonan kepala daerah pada Pilkada Serentak 2024.
Fordek FH & Ketua STIH PTM memberikan apresiasi dan menilai keputusan MK ibarat “oase” di tengah gurun tandus ketidakadilan hukum di negeri ini.
“Putusan MK ini mengobati dahaga panjang rakyat akan keadilan politik hukum, terutama pasca putusan MK yang mengecewakan masyarakat terkait dengan batas usia cawapres kemarin,” ujar Dr Faisal SH MHum, Ketua Fordek FH & Ketua STIH PTM, Rabu (21/8/2024).
”Putusan ini juga menunjukkan bukti kepada masyarakat bahwa masih ada hati nurani pada hakim MK untuk mengawal konstitusi dan menegakkan demokrasi di negara Indonesia,” imbuhnya.
BACA JUGA: Dekan Fakultas Hukum UMSU Terpilih sebagai Ketum Fordek FH dan Ketua STIH PTM Periode 2024-2026
Selain itu, Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utar (FH UMSU) menyebut putusan MK telah meruntuhkan arogansi dan hegemoni partai politik yang hanya dikuasai dan dikendalikan oleh sekelompok orang saja.
“Padahal konstitusi Indonesia telah memberikan legitimasi yang kuat kepada partai politik dalam menentukan kepemimpinan bangsa dan negara, baik tingkat nasional maupun daerah,” tegas Faisal.
Pasca putusan MK tersebut, Fordek FH & Ketua STIH PTM juga mengingatkan Komisi Penyelenggara Pemilu agar bersikap profesional dan taat terhadap putusan MK dalam menyelenggarak Pilkada Serentak 2024.
“Kita meminta KPU bersikap profesional dan taat dengan segera menyesuaikan peraturan KPU dengan putusan MK ini. Tentunya sesegera mungkin sebagai mana sigapnya respon yang ditunjukkan KPU terhadap putusan MK terkait batas usia Capres dan Cawapres kemarin,” ujar Faisal.
BACA JUGA: Respons Putusan MK, Jokowi: Tuduhan Kecurangan Tidak Terbukti
“Publik sedang menanti keberanian KPU sesegera mungkin menindaklanjuti putusan MK ini, karena publik tidak ingin melihat ada proses administrasi yang sengaja diperlambat atau diabaikan dengan alasan dan dalih apapun,” tambahnya.
Fordek FH & Ketua STIH PTM menilai, Putusan MK ini harus disikapi sebagai upaya membangun demokrasi yang berkeadilan dan berkeadaban. (KSC)
