CATATAN REDAKSI
OLEH: Waliyono, S.Sos., M.I.Kom
KLIKSUMUT.COM – Dalam persiapan Pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) mendatang, dukungan untuk Bobby Nasution tampak semakin menguat. Sosok muda ini berhasil menarik perhatian masyarakat dengan berbagai program inovatif yang telah diimplementasikannya sebagai Wali Kota Medan. Sebagai menantu Presiden Joko Widodo, Bobby Nasution juga memiliki jaringan yang luas dan pengaruh yang kuat, yang semakin memperkuat posisinya sebagai calon yang kompetitif.
Wali Kota Medan Bobby Nasution telah mengantongi dukungan dari tujuh partai politik (parpol) untuk maju di Pilkada Sumatera Utara (Sumut) 2024. Tujuh parpol yang mendukung Bobby maju sebagai bakal calon gubernur di Pilkada Sumut 2024 yakni Gerindra, PAN, Golkar, NasDem, PKB, Demokrat, dan PPP.
Sementara itu, Edy Rahmayadi, petahana yang juga mantan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad), masih memiliki basis dukungan yang solid, terutama dari kalangan militer dan sebagian masyarakat yang menghargai pendekatan tegasnya dalam pemerintahan. Namun, perkembangan terbaru menunjukkan bahwa Bobby Nasution mulai unggul dalam hal dukungan masyarakat.
BACA JUGA: Pilkada Serentak 2024: Efektif atau Tidak?
Edy Rahmayadi menanggapi santai pesaingnya, Bobby Nasution, yang mendapat dukungan besar dari ‘super koalisi’. Bobby, menantu Presiden Joko Widodo, mendapatkan dukungan resmi dari tujuh partai parlemen, sementara Edy masih belum memperoleh dukungan resmi dari partai manapun.
Edy menyatakan bahwa setiap partai politik memiliki hak untuk menentukan kandidat yang akan mereka usung di Pilgub Sumut. Meskipun beberapa partai yang mendukungnya pada Pilgub sebelumnya kini beralih mendukung Bobby, Edy menganggap hal itu sebagai dinamika politik yang wajar.
“Saya sudah mengunjungi semua partai, tetapi mereka punya hak menentukan siapa yang diusung,” kata Edy usai menghadiri wawancara di Kantor DPD PDIP Sumut, Jumat (5/7/2024) kemarin di Jl. Jamin Ginting No.86, Simpang Selayang, Kec. Medan Tuntungan, Kota Medan, Sumatera Utara.
Analisis Dukungan untuk Bobby Nasution
1. Kinerja dan Popularitas: Bobby Nasution dikenal karena keberhasilannya dalam mengatasi berbagai masalah di Medan, termasuk penanganan banjir dan revitalisasi infrastruktur kota. Langkah-langkah inovatif dan pendekatan inklusifnya menarik simpati warga, terutama generasi muda yang mendambakan perubahan.
2. Pengaruh Keluarga Presiden: Status sebagai menantu Presiden Joko Widodo memberi Bobby akses ke jaringan politik yang luas dan dukungan yang signifikan dari pemerintah pusat. Hal ini meningkatkan kepercayaan publik terhadap kapabilitasnya untuk memimpin Sumatera Utara.
BACA JUGA: Pilkada 2024: Bobby Nasution, Edy Rahmayadi, dan Nikson Nababan Mencari Panggung Politik Sumatera Utara
3. Kampanye dan Media Sosial: Tim kampanye Bobby Nasution berhasil memanfaatkan media sosial secara efektif untuk menjangkau pemilih muda dan menyebarkan pesan-pesan positif tentang visi dan misinya. Keahlian dalam menggunakan platform digital memberikan keunggulan kompetitif dalam meraih dukungan lebih luas.
4. Program Inovatif: Bobby Nasution memperkenalkan berbagai program yang dianggap sangat bermanfaat bagi masyarakat, seperti pengembangan UMKM, perbaikan layanan kesehatan, dan peningkatan kualitas pendidikan. Program-program ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan warga Medan, tetapi juga memperkuat dukungan terhadapnya di tingkat provinsi.
Tantangan yang Dihadapi Edy Rahmayadi
1. Kepuasan Publik: Meski memiliki dukungan dari kalangan militer dan beberapa kelompok masyarakat, Edy Rahmayadi menghadapi tantangan dalam menjaga kepuasan publik terhadap kinerjanya. Beberapa kebijakan kontroversial dan masalah dalam implementasi program pemerintahannya menjadi sorotan kritik.
2. Isu Transparansi: Isu transparansi dalam pengelolaan anggaran dan proyek-proyek pemerintah juga menjadi tantangan bagi Edy Rahmayadi. Transparansi yang kurang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat dan berpotensi mengurangi dukungan.
3. Strategi Kampanye: Dalam era digital, strategi kampanye yang efektif memanfaatkan media sosial menjadi krusial. Tim Edy Rahmayadi perlu lebih agresif dan kreatif dalam memanfaatkan platform digital untuk mencapai dan meyakinkan pemilih, terutama kalangan muda.
Netralitas Pemilu dan Aparatur Pemerintahan
Salah satu isu krusial dalam setiap pemilu adalah netralitas penyelenggara dan aparatur pemerintahan. Netralitas ini penting untuk memastikan bahwa proses pemilu berjalan adil dan tidak ada pihak yang diuntungkan secara tidak sah. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan adalah:
1. Pengawasan oleh Bawaslu: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki peran kunci dalam mengawasi jalannya pemilu dan memastikan bahwa tidak ada kecurangan atau pelanggaran yang terjadi. Pengawasan yang ketat dan independen dari Bawaslu diperlukan untuk menjaga integritas pemilu.
BACA JUGA: Rakor Pilkada 2024 Sumatera: Hadi Tjahjanto Serukan Sinergi dan Netralitas
2. Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN): Aparatur Sipil Negara harus menjaga netralitasnya dan tidak terlibat dalam politik praktis. Ada beberapa laporan yang menyebutkan bahwa ASN di beberapa daerah terlibat dalam kampanye salah satu kandidat. Hal ini perlu ditindak tegas untuk menjaga kepercayaan publik.
3. Transparansi Proses Pemilu: Transparansi dalam setiap tahap pemilu, mulai dari pencalonan, kampanye, hingga penghitungan suara, sangat penting. Penggunaan teknologi informasi untuk memantau dan melaporkan setiap perkembangan pemilu dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
4. Peran Media: Media massa juga memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga netralitas pemberitaan. Liputan yang seimbang dan objektif akan membantu masyarakat mendapatkan informasi yang akurat dan tidak bias.
Maka Penulis Mensimpulkan
Persaingan dalam Pilgubsu antara Bobby Nasution dan Edy Rahmayadi menunjukkan dinamika politik yang menarik. Dengan dukungan yang semakin menguat, Bobby Nasution menjadi pesaing kuat bagi petahana. Namun, kunci keberhasilan pemilu ini adalah netralitas penyelenggara dan aparatur pemerintahan. Masyarakat berharap bahwa pemilu dapat berjalan dengan jujur dan adil, sehingga pemimpin yang terpilih benar-benar mencerminkan kehendak rakyat. (KSC)
