KLIKSUMUT.COM | JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tuntaskan penyidikan perkara dugaan tindak pidana perbankan di PT BPR Sumber Artha Waru Agung (SAWA), Sidoarjo, Jawa Timur.
Penuntasan kasus itu seiring dengan diserahkan tersangka dan barang bukti (tahap II) kepada Jaksa Penuntut Umum di Kantor Kejaksaan Negeri Sidoarjo.
Hal ini diungkapkan Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK, Agus Firmansyah melalui keterangn tertukis dilansir, Selasa (14/7/2026).
BACA JUGA: Peringati Harganas 2026, OJK Gandeng BKKBN Perkuat Literasi Keuangan di Kampung Keluarga Berkualitas
Dia menyebutkan, penyelesaian penyidikan tersebut pada Kamis (9/7/2026) merupakan tindak lanjut dari proses pengawasan OJK yang dilakukan secara berjenjang, mulai dari pengawasan rutin, pemeriksaan khusus, penyelidikan, hingga penyidikan.
Langkah tersebut mencerminkan komitmen OJK dalam memastikan kepatuhan pelaku usaha jasa keuangan terhadap perundang-undangan serta menjaga integritas industri perbankan dan kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan.
Dalam perkara tersebut, OJK menetapkan satu orang tersangka berinisial KI selaku Direktur Utama PT BPR SAWA.
Sebelumnya, Penyidik OJK telah melaksanakan pelimpahan berkas perkara tahap I kepada Jaksa Penuntut Umum dan pada 29 Juni 2026 berkas perkara tersebut telah dinyatakan lengkap (P.21).
Berdasarkan hasil penyidikan, tindak pidana tersebut diduga terjadi pada periode November 2017 hingga Agustus 2019.
Tersangka diduga dengan sengaja menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan, laporan, maupun dokumen bank atau dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan bank terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
Perbuatan tersebut dilakukan melalui penginisiasian atau persetujuan pemberian kredit, perpanjangan kredit secara berulang atau penambahan plafon kredit terhadap 13 fasilitas kredit atas nama 11 debitur .
Plafon tersebut total sebesar Rp5.83 miliar yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan berlaku.
Sebelumnya, OJK telah mencabut izin usaha PT BPR SAWA pada 24 Juli 2024.
Pencabutan izin usaha tersebut merupakan bagian dari langkah pengawasan OJK untuk menjaga stabilitas dan integritas industri perbankan serta melindungi kepentingan nasabah dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Tindakan administratif tersebut tidak menghapus proses pertanggungjawaban pidana terhadap pihak yang diduga melakukan tindak pidana perbankan, sehingga OJK tetap melanjutkan proses penyidikan sampai perkara dinyatakan lengkap dan memasuki tahap penuntutan.
Atas perbuatan tersebut, tersangka dipersangkakan melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 49 tentang Perbankan
Atas dugaan tindak pidana tersebut, tersangka diancam pidana penjara paling lama 15 tahun atau pidana denda paling banyak kategori VII sebesar Rp5 milyar.
BACA JUGA: Perkuat Modal, OJK Setujui Lima BPR di Sumatera Gabung ke BPR Mangatur Ganda
Penyelesaian penyidikan ini merupakan wujud komitmen OJK dalam menjalankan fungsi pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan secara profesional, tegas, konsisten, dan berkelanjutan.
Langkah ini guna menjaga integritas sektor jasa keuangan, memperkuat disiplin kepatuhan pelaku usaha jasa keuangan, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat.
Dalam penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan, OJK akan terus memperkuat koordinasi dan kerja sama dengan aparat penegak hukum, termasuk kepolisian dan kejaksaan.
Sinergi tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat tata kelola sektor jasa keuangan, menjaga stabilitas sistem keuangan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri jasa keuangan. (KSC)
Reporter: Swisma
