KLIKSUMUT.COM | MEDAN — Kinerja sejumlah pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) kembali menjadi sorotan. Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumut, Zeira Salim Ritonga, mendesak Pemprovsu agar segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pejabat-pejabat yang dinilai tidak bekerja secara maksimal. Salah satu pejabat yang menjadi perhatian khusus adalah Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Pemprovsu, Chandra Dalimunthe.
“Perlu dibuat perhatian khusus kepada para pejabat eselon II yang sudah diberikan amanah oleh Gubernur. Jangan sampai setelah menjabat malah berleha-leha tanpa menunjukkan kinerja yang maksimal,” tegas Zeira, saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (17/7/2025).
BACA JUGA: Pemprov Sumut Siap Sinkronisasi dan Verifikasi Program Tiga Juta Rumah
Menurut Zeira, jabatan eselon II yang diberikan langsung oleh Gubernur tidak boleh disia-siakan. Para pejabat tersebut memiliki peran strategis dalam menjalankan roda pemerintahan, khususnya dalam mendukung program-program pelayanan kepada masyarakat serta pengelolaan barang dan jasa secara efektif dan transparan.
“Kalau sudah diberikan kepercayaan, seharusnya bisa memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Jangan hanya mengisi jabatan, tapi tidak ada capaian kerja yang jelas. Ini sangat disayangkan,” katanya.
Zeira menekankan bahwa slogan “Sumut Siap Berkolaborasi” yang diusung oleh Pemprovsu akan sulit terwujud jika tidak diimbangi oleh kinerja maksimal dari seluruh elemen, termasuk pejabat eselon II yang seharusnya menjadi motor penggerak birokrasi.
“Bagaimana mau kolaborasi kalau kinerjanya lemah? Ini otomatis akan menghambat pencapaian tujuan-tujuan besar gubernur,” tambahnya.
Secara khusus, Komisi A DPRD Sumut menyoroti kinerja Biro PBJ yang menurutnya perlu dievaluasi secara objektif. Apalagi, belakangan muncul berbagai polemik dan dugaan ketidakefisienan dalam proses pengadaan barang dan jasa, yang dikhawatirkan berimbas pada kualitas pelayanan publik.
“Kami siap mendukung penuh langkah Pemprov Sumut dalam mengevaluasi pejabat eselon II, termasuk di Biro PBJ, yang tidak menjalankan tugasnya secara maksimal. Evaluasi ini penting demi keberhasilan program dan efisiensi birokrasi,” tutup Zeira.
BACA JUGA: Dukung Revisi UU Penyiaran, Pemprov Sumut Beri Masukan Ini
Dorongan Evaluasi: Bukti DPRD Ingin Birokrasi Profesional dan Akuntabel
Desakan dari DPRD ini menunjukkan adanya komitmen kuat untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih profesional, akuntabel, dan berpihak kepada rakyat. Evaluasi terhadap pejabat eselon II diharapkan tidak hanya menjadi formalitas, tetapi benar-benar menghasilkan perubahan signifikan dalam kinerja pemerintahan.
Jika Pemprovsu serius menyikapi masukan DPRD, maka evaluasi berkala dan transparan harus segera dijalankan, termasuk membuka ruang partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan atas kinerja para pejabat yang mengelola anggaran publik. (KSC)
