Yudo Margono, Kepala Staf Angkatan Laut, mengatakan pada jumpa pers pada hari Senin (3/1), penyelidikan telah dilakukan dan drone tersebut dapat mengumpulkan data hidro-oseanografi dan dapat digunakan untuk keperluan militer.
Baca juga: Per Orang Rp75.000 Harga Vaksin Corona
Dia juga mengatakan tidak jelas dari mana asalnya dan tidak ada negara yang mengklaim drone itu.
Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS), mengatakan bahwa penelitian ilmiah kelautan di zona ekonomi eksklusif suatu negara atau di landas kontinen hanya boleh dilakukan dengan persetujuan negara pantai.
Sukamta, anggota DPR, mendesak pihak berwenang untuk tidak terlalu lama mengungkapkan identitas dan asal-usul “drone” tersebut sehingga tindakan lebih lanjut dapat diambil.
Baca juga: Terima Kunjungan Sultan Deli XIV, Gubsu: Lestarikan Warisan Kebudayaan Melayu Deli
sumber: voaindonesia.com
