EDITOR: Wali
KLIKSUMUT.COM | JAKARTA – Di tengah perbincangan tentang susunan Kabinet Indonesia Maju (KIM) yang akan dibentuk Presiden terpilih Prabowo Subianto, muncul harapan kuat terkait penunjukan pimpinan perusahaan BUMN, khususnya PT PLN (Persero). Banyak pihak berharap agar Direktur Utama (Dirut) PLN yang baru berasal dari kalangan internal perusahaan, bukan sosok eksternal seperti yang terjadi pada tiga pergantian Dirut di era Presiden Jokowi.
Koordinator Nasional Relawan Listrik untuk Negeri (Re-LUN), Teuku Yudhistira, menekankan pentingnya penunjukan pimpinan yang benar-benar memahami seluk-beluk PLN. “PLN adalah BUMN strategis, sudah saatnya dipimpin oleh seseorang yang memahami urat nadi manajemen dan sistem kelistrikan, yang bisa berasal dari kalangan internal,” ungkap Yudhistira di Jakarta, Rabu (16/10/2024).
BACA JUGA: Hari Minggu Depan Listrik Dipadamkan PLN di Tapaktuan, Samadua dan Sawang
Menurut Yudhistira, Dirut yang berasal dari internal PLN akan lebih berkompeten karena mereka telah meniti karier dari bawah dan memahami setiap aspek perusahaan. Hal ini, menurutnya, berbeda dengan sosok eksternal yang cenderung dipilih karena alasan politik. “Kalau kita melihat sekarang, yang lebih dikenal justru individu, bukan institusi. Seharusnya yang diutamakan adalah prestasi PLN dalam menjalankan tugasnya menerangi pelosok negeri,” tambahnya.
Selain itu, Yudhistira juga menyoroti pentingnya etika dalam kepemimpinan. Ia menegaskan, sosok Dirut yang ideal harus humanis dan mampu menciptakan suasana kerja yang kondusif tanpa menakut-nakuti jajaran di bawahnya. “Pemimpin yang baik tidak boleh arogan dan seharusnya lebih beretika. Jangan ada lagi pimpinan yang memaki-maki bawahan atau bersikap layaknya seorang militer kepada jajarannya,” ujarnya.
Yudhistira juga berharap, penunjukan Dirut PLN tidak dijadikan ajang untuk memperkuat lingkaran kekuasaan. Ia menekankan pentingnya memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi, bukan sekadar mengutamakan ‘circle’ terdekat. “Jenjang karier harus berdasarkan kinerja, bukan berdasarkan kedekatan dengan pimpinan,” tegasnya.
BACA JUGA: Waw..! Oknum Vendor PLN ULP Sidempuan Lakukan Pungli Bermodus Upah Jasa Pasang Meteran
Kekayaan Dirut PLN yang Melonjak Tajam
Yudhistira juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap lonjakan kekayaan yang dialami Darmawan Prasodjo alias Darmo, Dirut PLN saat ini. Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), kekayaan Darmo mengalami peningkatan signifikan selama menjabat. Pada tahun 2020, ketika masih menjabat sebagai Wakil Dirut, kekayaannya tercatat Rp14,1 miliar. Namun, angka itu melonjak tajam menjadi Rp70,9 miliar pada 2023 setelah ia menjadi Dirut.
“Kenaikan ini sangat tidak wajar dan seharusnya menjadi sorotan bagi BPK, KPK, dan aparat penegak hukum lainnya. Ini perlu menjadi catatan penting bagi Presiden Prabowo dan Menteri BUMN yang baru nanti,” kata Yudhistira.
Ia juga menyoroti keterlibatan Darmo dalam pengelolaan Sub-Holding PLN seperti Indonesia Power, Nusantara Power, dan Icon Plus, yang menurutnya terlalu dalam. “Ada apa sebenarnya dengan intervensi ini? Ini harus menjadi pertanyaan besar bagi publik,” lanjut Yudhistira.
Yudhistira juga mengangkat dugaan penyalahgunaan anggaran pemasangan Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM) di Universitas Gajah Mada (UGM) yang dibiayai sepenuhnya oleh PLN. Ia menduga, ada permainan yang melibatkan pejabat tinggi PLN dalam proyek tersebut.
“Saat itu, GM Distribusi Jateng-Jogja yang menolak proyek ini malah dipindahkan jabatannya. Ini jelas pelanggaran yang merugikan negara. Aparat penegak hukum harus turun tangan untuk mengusut masalah ini,” pungkasnya.
Yudhistira menutup pernyataannya dengan harapan agar Prabowo dan jajaran menteri baru bisa memilih sosok Dirut PLN yang tidak hanya berkompeten, tetapi juga memiliki integritas tinggi dan tidak mengejar kekayaan pribadi. “Harapan kami, jangan beri ruang bagi sosok yang hanya mengejar kekuasaan dan kekayaan. PLN butuh sosok yang mengerti dan peduli pada keberlangsungan perusahaan serta kesejahteraan rakyat,” tutupnya.(KSC)
