REPORTER: Juniker Berutu
KLIKSUMUT.COM | PAKPAK BHARAT – Proyek pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) yang berada di Dusun Perendean, Desa Kuta Dame, Kecamatan Kerajaan, Kabupaten Pakpak Bharat, menuai sorotan tajam dari warga setempat. Pasalnya, proyek dengan nilai anggaran yang diduga mencapai ratusan juta rupiah itu diduga sebagai proyek siluman karena tidak dilengkapi papan informasi kegiatan dan dinilai dikerjakan asal jadi.
Berdasarkan pantauan langsung di lapangan pada Jumat (2/5/2025), proyek yang telah dimulai sejak tahun 2024 dan rampung pada Februari 2025 itu tidak menunjukkan adanya transparansi publik seperti yang diamanatkan dalam UU Keterbukaan Informasi Publik. Warga sekitar mengaku tidak mengetahui asal-usul proyek tersebut.
BACA JUGA: DPRD Pakpak Bharat Gelar Sidang Paripurna, Sampaikan Rekomendasi Penting atas LKPJ Bupati 2024
“Sampai selesai pun kami tidak tahu siapa yang mengerjakan dan dananya dari mana, karena dari awal memang tidak ada papan informasi proyek,” ungkap R. Berutu, warga Dusun Perendean. Ia juga menambahkan bahwa kondisi jalan justru semakin memburuk setelah pembangunan tembok penahan tanah tersebut.
“Bukannya makin bagus jalan kami, malah makin rawan. Kami khawatir melintas karena kondisi jalan semakin parah setelah pembangunan itu,” tambahnya.
Keluhan senada juga disampaikan oleh E. Sigalingging, petani yang setiap hari melintasi jalan tersebut menuju ladang. Ia mengatakan bahwa sebelum dibangun, meski sempat longsor, jalan masih bisa dilalui. Namun kini setelah dibangun TPT, kondisi jalan justru semakin rusak.
“Tanah merah yang digunakan untuk menimbun area longsor diambil dari sekitar lokasi, dan pengerjaannya terkesan asal-asalan. Apalagi musim hujan belakangan ini memperparah kondisi karena tanah mudah tergerus air,” jelasnya.
Kekecewaan warga semakin mendalam saat beredar informasi bahwa proyek tersebut minim pengawasan. Seorang warga yang enggan disebut namanya menyebutkan adanya dugaan kedekatan antara kontraktor proyek dengan pejabat tinggi di lingkungan Pemkab Pakpak Bharat.
“Katanya sih, kontraktornya dekat dengan orang nomor satu di Pakpak Bharat, jadi berani kerja tanpa papan proyek dan tanpa pengawasan,” ucapnya.
BACA JUGA: Wabup Pakpak Bharat Tepung Tawar dan Lepas Keberangkatan Jemaah Calon Haji: Harapan Mabrur Mengiringi Langkah Mulia
Proyek pembangunan TPT tanpa papan proyek ini menimbulkan banyak tanda tanya, mulai dari transparansi penggunaan anggaran hingga kualitas pengerjaan. Jika benar proyek ini dikerjakan tanpa mengikuti prosedur dan pengawasan yang layak, maka hal ini mencederai kepercayaan publik serta berpotensi melanggar hukum.
Masyarakat meminta agar aparat pengawas seperti Inspektorat dan aparat penegak hukum turun langsung untuk memeriksa keabsahan proyek ini serta menindak tegas pihak-pihak yang terlibat jika terbukti ada pelanggaran. (KSC)
