MEDAN | kliksumut.com – Keputusan Partai NasDem menduetkan Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menuai kemarahan Partai Demokrat Sumut.
Tak hanya menganggap Anies sosok penghianat, Demokrat Sumut juga langsung bereaksi dengan mencabut baliho bergambar Anies yang terpasang di Kantor DPD Demokrat Sumut, Jalan Sudirman, Kamis (31/8/2023) malam.
Bahkan, Ketua DPD Partai Demokrat Sumatra Utara H.M Lokot Nasution mengungkapkan kemarahannya terkait keputusan diam-diam Partai Nasdem tersebut.
BACA JUGA: Demokrat: Praktik Berpolitik yang Menyimpang dari Konstitusi dan Etika Berdemokrasi Harus Kita Cegah
Lokot Nasution menegaskan tak ada tempat untuk penghianat di negara ini.
“Kita ketahui jika secara serta merta mas Anies melalui Surya Paloh tidak melakukan komunikasi dengan koalisi lainya termasuk partai Demokrat dan PKS mengambil sebuah kebijakan mengajak PKB sebagai koalisi,” kata Lokot.
Sebagai partai koalisi pendukung Anies, Lokot menyebutkan jika Demokrat tidak pernah dilibatkan dalam menetapkan Muhaimin Iskandar sebagai Cawapres Anies.
“Tapi langsung menetapkan Muhaimin Iskandar sebagai Cawapresnya, ke mana selama ini tentang persyaratan tentang kriteria-kriteria yang telah disusun bersama,” ucapnya.
Lokot juga menerangkan jika selama ini Demokrat tidak pernah memaksa Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai pendamping Anies. Namun menurutnya, penentuan Cawapres Anies mesti dirumuskan bersama partai koalisi.
“Apa harus Mas AHY? Tidak ada seperti itu, tetapi untuk menentukan Cawapres, untuk menentukan kemenangan itu, kita harus diskusi satu sama lain,” kata Lokot.
“Di negara ini masih boleh orang salah, tapi kalau berkhianat darahnya halal ditumpahkan. Ingat itu, negara ini lama dijajah Belanda karena banyak pengkhianatan-pengkhianatan itu,” sambung Lokot lagi.
Beberapa waktu sebelumnya, Sekjen Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya membuat pernyataan pers terkait kebenaran wacana memasangkan Anies dengan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin atas usulan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh secara sepihak.
BACA JUGA: Demokrat: Perlu Ada Perbaikan Dalam kebijakan Pembangunan Infrastruktur
Dalam siaran pers itu, Teuku Riefky menyebutkan hal tersebut sebagai pengkhianatan terhadap semangat perubahan.
“Pengkhianatan terhadap Piagam Koalisi yang telah disepakati oleh ketiga Parpol juga pengkhianatan terhadap apa yang telah disampaikan sendiri oleh Capres Anies Baswedan, yang telah diberikan mandat untuk memimpin Koalisi Perubahan,” bunyi surat pada paragraf terakhir Teuku Riefky.
Untuk itu, Partai Demokrat akan melakukan rapat Majelis Tinggi Partai untuk mengambil keputusan selanjutnya. Sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat tahun 2020, kewenangan penentuan koalisi dan Capres/Cawapres ditentukan oleh Majelis Tinggi Partai. (Kesuma)
