MEDAN | kliksumut.com – Kelompok Mahasiswa yang tergabung dalam elemen Cipayung Plus Kota Medan (GMNI, GMKI, PMKRI, PMII, IMM, KAMMI, HIKMAHBUDHI dan HIMMAH) angkat bicara terkait penanganan Pandemi COVID-19 oleh Bobby Nasution sebagai Wali Kota Medan melalui kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kota Medan yang banyak menuai Polemik di tengah masyarakat.
“Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang diterapkan untuk menekan penyebaran Virus COVID-19 di Kota Medan yang telah berlangsung selama selama 9 Hari tepat pada tanggal 20 Juli 2021 telah menimbulkan Polemik dilapisan Masyarakat khususnya di Kota Medan,” jelas Meliana Gultom dari perwakilan Cipayung Medan yang aktif sebagai Ketua GMKI melalui pesan tertulisnya kepada kliksumut.com.
Bahkan Meliana Gultom ini meminta evaluasi besar-besaran harus dilakukan Pemerintah Kota Medan terkait realisasi PPKM ini. Apakah Medan masuk kategori Darurat seperti di Ibu Kota Jakarta, maka harus ada penyekatan dan penutupan yang dinilai berlebihan dan tidak bermartabat. Ini harus di Evaluasi berdasarkan kondisi dan kebutuhan warga Medan.
BACA JUGA : Sikapi Situasi Kamtibmas, Kapolda Sumut Bertemu Kelompok Cipayung Plus
Seperti penerapan program PPKM di Kota Medan sangat banyak menimbulkan konflik yang terjadi di Masyaraktat lihat saja beberapa kejadian-kejadian yang terjadi selama PPKM di kota Medan ini bahkan menjadi trending dan menjadi pusat perhatian warganet.
“Contohnya saja cuplikan video yang trending di sosial media terkait pelaku usaha warung kopi yang meluapkan keresahannya pada aparat dengan nada tinggi, itu adalah bentuk keresahan masyarakat Medan dikala PPKM darurat yang diterapkan, adalagi baru-baru ini sejumlah barista di Kota Medan menjual dagangannya dilampu merah atau dipinggir jalan karena omzet mereka menurun selama PPKM ini,” jelasnya Meliana .
Tambahnya lagi, bahwa Medan ini adalah daerah yang berbeda dengan yang lain, Medan yang secara kultural masyarakatnya makin dikerasin itu makin keras, jadi pemerintah harus cermat juga menanggapi isi hati warga Kota Medan.
“Kita bukannya ingin penekanan penyebaran virus Covid-19 longgar-longgar saja di Kota Medan ini, tapi harus ada dalam kebijakan itu solusi agar keadaan tetap balance , memang benar pandemi ini siapa yang mau terus terjadi, tapi siapa juga yang mau kebutuhan hidupnya terancam karena minim pemasukan?,” sebutnya.
