KLIKSUMUT.COM | MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara memperkuat pengawasan dan pendampingan terhadap penyelenggaraan pendidikan melalui program Jaksa Sahabat Pendidik.
Penguatan program tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Pemprov Sumut, pemerintah kabupaten/kota, Kejaksaan Tinggi Sumut, serta jajaran Kejaksaan Negeri se-Sumatera Utara.
Kegiatan berlangsung di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Selasa (6/10/2026). Bupati Asahan turut hadir bersama para bupati/wali kota se-Sumut, Kepala Kejaksaan Negeri, kepala dinas pendidikan, serta jajaran organisasi perangkat daerah pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Program Jaksa Sahabat Pendidik diinisiasi Kejati Sumut sebagai langkah memperkuat pendampingan hukum sekaligus mendorong terciptanya tata kelola pendidikan yang lebih tertib, transparan dan akuntabel.
BACA JUGA: Polres Asahan Kerahkan 457 Personel Amankan Pilkades Serentak di 43 Desa
Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mengatakan, program tersebut diharapkan memberikan rasa aman kepada kepala sekolah, guru, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), maupun Pengguna Anggaran (PA) dalam menjalankan tugas, khususnya berkaitan dengan pengelolaan anggaran pendidikan.
Menurutnya, inisiatif tersebut penting mengingat Kejati Sumut menerima sejumlah aduan yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran sekolah. Selain persoalan administrasi dan penggunaan anggaran, pihak sekolah juga menghadapi potensi gangguan maupun tekanan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
“Ini inisiasi yang sangat luar biasa, memberikan rasa aman, membuat kepala sekolah dan guru lebih tenang serta mencegah terjadinya penyimpangan anggaran sekolah,” ujar Bobby.
Ia menegaskan, pemerintah ingin peningkatan kualitas pendidikan berjalan beriringan dengan pembenahan tata kelola. Karena itu, pendampingan hukum dinilai menjadi salah satu instrumen penting agar para pengelola pendidikan dapat memahami aturan dan mengambil keputusan sesuai ketentuan.
Bobby juga menyoroti tantangan yang dihadapi kepala sekolah, KPA dan PA dalam melaksanakan tugas. Menurutnya, tidak sedikit pihak yang mencoba memberikan tekanan atau ancaman dengan mengatasnamakan persoalan pengelolaan anggaran.
Ia berharap persoalan tersebut dapat ditangani secara bersama melalui sinergi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum.
Sementara itu, Kepala Kejati Sumut Muhibuddin menegaskan bahwa program Jaksa Sahabat Pendidik tidak semata-mata berkaitan dengan persoalan anggaran sekolah.
Menurutnya, pendidikan memiliki peran lebih luas, yakni sebagai proses transfer pengetahuan sekaligus pembentukan karakter. Karena itu, pembenahan tata kelola pendidikan harus dilakukan secara menyeluruh.
“Program Jaksa Sahabat Pendidik tidak hanya memberikan pendampingan dalam penyelenggaraan anggaran sekolah, tetapi juga mendorong perbaikan tata kelola pendidikan,” katanya.
Muhibuddin menjelaskan, konsep “sahabat” yang dibangun dalam program tersebut memiliki makna saling mengingatkan dan memberikan dukungan. Aparat kejaksaan diharapkan dapat menjadi mitra bagi insan pendidikan dalam memastikan penyelenggaraan pendidikan tetap berada pada jalur yang benar.
“Sahabat itu mengingatkan saat sahabatnya salah, mendukung saat sahabatnya benar. Ini upaya kita untuk membenahi penyelenggaraan pendidikan kita sehingga bisa lebih meningkat lagi,” ujarnya.
Dalam kegiatan tersebut, Kejati Sumut juga meluncurkan hotline pengaduan sebagai saluran bagi masyarakat, guru maupun kepala sekolah untuk menyampaikan laporan terkait dugaan pelanggaran hukum.
Layanan tersebut dapat dimanfaatkan untuk melaporkan dugaan penyalahgunaan wewenang, suap, pungutan liar hingga dugaan tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan pendidikan.
Kehadiran Bupati Asahan dalam kegiatan tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat sinergi dengan aparat penegak hukum dalam menciptakan tata kelola pendidikan yang bersih, aman dan sesuai ketentuan.
Melalui program Jaksa Sahabat Pendidik, pendampingan diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai langkah pencegahan terhadap penyimpangan, tetapi juga memberikan kepastian dan ketenangan bagi para pengelola pendidikan dalam menjalankan tanggung jawabnya.
Dengan demikian, perhatian terhadap aspek hukum dan tata kelola dapat berjalan seiring dengan tujuan utama penyelenggaraan pendidikan, yakni meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Sumatera Utara. (KSC)
Reporter: Dinda Melya Sari








