MEDAN | kliksumut.com – Badan Pusat Statistik Sumatera Utara (BPS Sumut) tambah tiga daerah sebagai lokasi Survei Biaya Hidup (SBH) 2022. Ketiganya Deliserdang, Labuhanbatu dan Karo.
“Dengan masuknya ketiga daerah tambahan ini, jadi ada delapan kota sebagai Indeks Harga Konsumen atau IHK untuk rilis inflasi pada 1 Februari 2024 mendatang,” kata Kepala BPS Sumut, Nurul Hasanudin, Selasa (30/1/2024).
Hasanudin menyebutkan, penambahan 3 daerah ini merupakan hasil SBH 2022 yang digunakan untuk 2024. Sebelumnya, 5 daerah yang sudah dijadikan lokasi pemantauan IHK, yakni Kota Medan, Pematangsiantar, Sibolga, Padangsidempuan, dan Gunungsitoli.
Pada sosialisasi hasil SBH itu, katanya, merupakan satu kesatuan rangkaian selama 4 tahun, yaitu kegiatan persiapan pada 2021, pelaksanaan lapangan pada 2022, pengolahan dan sosialisasi hasil pada 2023. “Ketiga daerah yang dijadikan SBH atau daftar IHK Sumut, itu semuanya berstatus kabupaten,” papar pada sosialisasi hasil SBH 2022 dan perubahan tahun dasar IHK di Gedung BPS Sumut, Jalan Asrama Medan.
BACA JUGA:BPS Sumut Peringkat I Laporan Keuangan Unit Akuntansi
Menurutnya, penambahan 3 daerah ini resmi digunakan sebagai laporan inflasi Sumut untuk Januari 2024. Ketiga kabupaten itu dipilih karena dinilai mewakili daerah lain di sekitarnya dalam menggambarkan geliat ekonomi di daerah pedesaan, setelah selama ini menggambarkan perkotaan.
Dia menyebutkan, tiga lokasi di Sumut yang masuk dalam daftar SBH terbaru itu menjadi bagian dari kabupaten tambahan secara nasional. Jadi perhitungan inflasi akan lebih semakin menggambarkan kondisi inflasi atau deflasi di Sumut.
Tujuan dilakukannya SBH, menurut Hasanudin untuk menjaga kualitas data. Maka BPS secara rutin memutakhirkan tahun dasar, paket komoditas, dan diagram timbang untuk setiap IHK serta mendapatkan keterangan tentang keadaan sosial ekonomi dan rumah tangga.
“Selain penambahan tiga daerah IHK, kebaruan yang dicapai dari SBH 2022 adalah, mengenai Cakupan Wilayah 90 Kabupaten/Kota pada 2018 menjadi 150 Kabupaten/Kota pada 2022 yang mencakup wilayah urban dan rural”, paparnya.
BACA JUGA:BPS Sumut: Beras Pemicu Inflasi Tahunan Oktober 2023
Dijelaskannya, ada 60 kabupaten tambahan secara nasional atau di seluruh Indonesia, tersebar di seluruh provinsi. Kemudian paket komoditas, pada 2018 komoditas sebanyak 835 menjadi 847 komoditas pada 2022, dengan memperhitungkan bobot pasar dan bobot kualitas.
Rinciannya, katanya lagi, pada 2018 untuk makanan 33,68%, nonmakanan 66,32%. Pada 2022 untuk makanan 38,04% dan nonmakanan 61,96%. Sedangkan cakupan sampel pada 2018 sebanyak 141.600 rumah tangga menjadi 240.000 rumah tangga pada 2022.
“Demikian juga mengenai komposisi Nilai Konsumsi Digital Economy dilakukan pencacahan terhadap beberapa komoditas dari pasar online (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Surabaya)”, pungkasnya. (Swisma Naibaho)
