KLIKSUMUT.COM | MEDAN – BPJS Ketenagakerjaan terus memperkuat upaya peningkatan kepatuhan pemberi kerja dalam pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan Kepatuhan Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang digelar pada 21–22 Mei 2026 di Aula Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara.
Kegiatan ini diikuti para pemberi kerja dari berbagai sektor usaha dan menghadirkan narasumber dari DPMPTSP Provinsi Sumatera Utara serta Kejaksaan Negeri Belawan, khususnya Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
BACA JUGA: BPJS Ketenagakerjaan Gelar Gathering PERISAI, Perkuat Sinergi Perluasan Kepesertaan Pekerja Informal
Sosialisasi tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran pemberi kerja terhadap kewajiban kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan serta pentingnya perlindungan jaminan sosial bagi para pekerja.
Dalam kegiatan itu, peserta mendapatkan pemaparan komprehensif mengenai regulasi jaminan sosial ketenagakerjaan, manfaat program, hingga konsekuensi hukum yang dapat timbul apabila kewajiban kepesertaan tidak dipenuhi. Selain itu, sesi diskusi interaktif juga dimanfaatkan sebagai ruang penyampaian kendala dan pencarian solusi bersama antarinstansi terkait.
Kepala DPMPTSP Provinsi Sumatera Utara, Nurbaiti Harahap, menegaskan bahwa jaminan sosial ketenagakerjaan bukan lagi sekadar pilihan, melainkan hak normatif pekerja yang wajib dipenuhi oleh setiap pemberi kerja.
Menurutnya, hal tersebut telah diatur secara tegas dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 13 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Instruksi Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.54/3/INST/2025 tentang Kolaborasi Sumut Berkah untuk Peningkatan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Menuju Universal Coverage.
“DPMPTSP selaku perpanjangan tangan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan iklim kerja di wilayah kita berjalan aman, sehat, dan sejahtera. Kehadiran negara melalui program BPJS Ketenagakerjaan merupakan instrumen penting untuk memitigasi risiko sosial-ekonomi seperti kecelakaan hingga kematian,” ujar Nurbaiti Harahap.
Ia juga mengimbau perusahaan yang belum patuh agar segera memenuhi kewajibannya dengan mendaftarkan seluruh tenaga kerja ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan demi terciptanya ekosistem kerja yang kondusif dan produktif di Sumatera Utara.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Medan Utara, Husaini, menyampaikan bahwa pembinaan kepatuhan merupakan langkah strategis untuk memastikan hak-hak pekerja terlindungi secara optimal.
“Melalui sinergi dengan DPMPTSP dan Kejaksaan, kami mendorong pemberi kerja agar semakin memahami dan memenuhi kewajibannya dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. Kepatuhan pemberi kerja menjadi kunci utama dalam memberikan rasa aman dan kepastian perlindungan bagi pekerja,” kata Husaini.
BACA JUGA: May Day 2026 di Karo, Buruh Gelar Aksi Damai di DPRD: Tuntut BPJS hingga Penegakan UMK
Ia menambahkan bahwa pendekatan edukatif dan kolaboratif akan terus dikedepankan guna menciptakan iklim ketenagakerjaan yang sehat, harmonis, dan berkelanjutan, khususnya di wilayah Medan Utara dan sekitarnya.
Melalui kegiatan sosialisasi dan pembinaan kepatuhan tersebut, seluruh instansi terkait berkomitmen memperkuat sinergi dalam memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan pekerja di Provinsi Sumatera Utara. (KSC)
