KLIKSUMUT.COM | MEDAN ~ Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bobby Nasution, menerbitkan Surat Edaran Nomor 700.1.2.3/2047/2026 tertanggal 10 Maret 2026 tentang pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi terkait hari raya.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut menerbitkan surat edaran tersebut sebagai bentuk penegasan komitmen dalam mencegah konflik kepentingan, meningkatkan transparansi, memastikan kepatuhan terhadap regulasi, serta membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Sumut, Sulaiman Harahap, menyampaikan hal itu saat menjadi narasumber pada Webinar Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Sumut Sesi II Tahun 2026 bertema Sucikan Hati Teguhkan Integritas, Tolak Gratifikasi. Kegiatan tersebut berlangsung secara daring dari Ruang Rapat Sekda Kantor Gubernur Sumut, Senin (16/3/2026).
“Pemberantasan korupsi harus dimulai dari pembangunan kesadaran batin, dari kejujuran dalam diri kita masing-masing,” ucapnya.
BACA JUGA: Pemprov Sumut Tegaskan Komitmen Jaga Stabilitas Daerah ke Menko Polkam
Pentingnya Pemahaman Gratifikasi bagi ASN
Sulaiman menegaskan bahwa setiap Aparatur Sipil Negara harus memahami konsep gratifikasi sebagai pengetahuan dasar dalam menjalankan tugas. Pemahaman tersebut mencakup batasan gratifikasi, kewajiban pelaporan, hingga mekanisme pengendaliannya.
Ia menilai webinar tersebut tidak hanya menjadi bagian dari agenda pembinaan aparatur, tetapi juga memperkuat kesadaran dan membangun karakter birokrasi yang berintegritas di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
Sulaiman juga berharap seluruh peserta mengikuti kegiatan tersebut dengan serius, aktif, dan terbuka. Ia menilai forum tersebut dapat menjadi ruang belajar sekaligus refleksi bagi ASN untuk memperkuat komitmen dalam mencegah praktik gratifikasi.
“Setiap aparatur harus berani menolak gratifikasi, bekerja sesuai regulasi, menjaga profesionalitas dan akuntabilitas, serta memastikan setiap keputusan birokrasi dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum,” ujarnya.
BACA JUGA: Pemprov Sumut Perkuat Koperasi Desa Merah Putih, 6.100 Unit Terbentuk dan Dorong Ekonomi Masyarakat
KPK Jelaskan Konsep Integritas dan Pengendalian Gratifikasi
Dalam webinar tersebut, Widyaiswara dari Komisi Pemberantasan Korupsi, Manoto Togatorop, memaparkan dua agenda utama, yakni konsep integritas dan pengendalian gratifikasi.
Ia menjelaskan bahwa seseorang dapat menjaga integritas melalui berbagai langkah, seperti memproteksi diri, membangun reputasi yang baik, menegakkan nilai integritas dalam tim, serta terus memperbaiki diri. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya menyederhanakan kompleksitas pekerjaan, mengedukasi tim dan keluarga terkait penggunaan media sosial, serta memperkuat internalisasi nilai integritas.
Menurutnya, ASN juga perlu menerapkan pola konsumsi dan investasi yang sehat serta menjalankan kepemimpinan 360 derajat untuk menjaga integritas dalam lingkungan kerja.
“Gratifikasi ada dua jenis. Pertama, gratifikasi yang wajib dilaporkan dan kedua, gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan,” pungkasnya.
Ribuan ASN Ikuti Webinar
Webinar tersebut juga menghadirkan sesi diskusi interaktif yang melibatkan ribuan peserta dari kalangan Aparatur Sipil Negara di 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara. Para peserta memanfaatkan forum tersebut untuk memperdalam pemahaman mengenai pencegahan gratifikasi serta penguatan integritas dalam menjalankan tugas pemerintahan. (KSC)
