Bobby Nasution Tekankan Sinkronisasi Perencanaan agar Masyarakat Rasakan Pembangunan

Bobby Nasution Tekankan Sinkronisasi Perencanaan agar Masyarakat Rasakan Pembangunan
SERAHKAN LPH BPK: Gubernur Sumut Bobby Nasution menghadiri penyerahan LHP BPK terkait sarana dan prasarana pendidikan, menekankan pentingnya sinkronisasi perencanaan pembangunan. (FOTO: Ist)

KLIKSUMUT.COM | MEDAN ~ Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bobby Nasution, menegaskan pentingnya sinkronisasi antara perencanaan pemerintah dan kebutuhan nyata masyarakat. Ia menilai pembangunan hanya akan bermakna jika manfaatnya benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat.

Bobby menyampaikan hal tersebut saat menghadiri Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan atas Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut dan instansi terkait lainnya Tahun 2024 hingga Semester II Tahun 2025. Kegiatan itu berlangsung di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Senin (29/12/2025).

“Jangan sampai pemerintah merasa sudah bekerja, tetapi masyarakat justru merasakan hal yang sebaliknya,” tegas Bobby Nasution.

BACA JUGA: Gubernur Bobby Nasution Percepat Pembangunan 648 Huntap Korban Banjir dan Longsor di Sumut

Sinkronisasi Program dan Kebutuhan Masyarakat

Menurut Bobby, pemerintah harus memastikan setiap program yang direncanakan dan dilaksanakan sejalan dengan kebutuhan di lapangan. Ia menilai perencanaan yang tidak selaras dengan kondisi riil masyarakat berpotensi membuat pembangunan kehilangan arah dan manfaat.

Bobby juga menekankan bahwa seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus menjadikan kebutuhan masyarakat sebagai acuan utama dalam menyusun dan melaksanakan program pembangunan, termasuk di sektor pendidikan.

BACA JUGA: Bantu Biaya Pendidikan Korban Bencana Banjir dan Longsor, Gubernur Bobby Nasution Perluas Sekolah Gratis Tahap Pertama dan Relaksasi Biaya Kuliah

Apresiasi Pengawasan BPK

Dalam kesempatan tersebut, Bobby menyampaikan apresiasi kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumut atas pengawasan yang konsisten, khususnya dalam upaya peningkatan sarana dan prasarana pendidikan. Ia berharap sinergi antara Pemprov Sumut dan BPK terus terjalin untuk mewujudkan pengelolaan anggaran yang semakin akuntabel dan transparan.

Bacaan Lainnya

Bobby juga mengakui adanya tantangan dalam pelaksanaan program di lapangan, terutama ketika Pemprov Sumut menghadapi kondisi darurat bencana yang membagi fokus OPD.

“Kami mohon maaf apabila dalam proses penjelasan maupun penyampaian opini masih terdapat kekurangan. Fokus OPD sempat terbagi karena kondisi darurat bencana. Namun demikian, komitmen kami tetap pada pelaksanaan perencanaan yang sesuai dengan LHP,” ujar Bobby.

BACA JUGA: Pemprov Sumut Perpanjang Status Tanggap Darurat hingga 31 Desember 2025

Catatan BPK soal Pendidikan dan Pilkada

Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumut Paula Henry Simatupang menjelaskan bahwa pemeriksaan Semester II Tahun 2025 mencakup pengelolaan dana Pilkada Serentak 2024 serta kesiapan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah pada tahun anggaran 2024–2025.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK mencatat data sarana dan prasarana pendidikan di sejumlah kabupaten/kota belum sepenuhnya mutakhir. Selain it8u, belum sepenuhnya mencerminkan prioritas kebutuhan di lapangan. Namun, untuk KPU dan Bawaslu Sumut, BPK menyimpulkan pengelolaan anggaran secara material telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BACA JUGA: Pemprov Sumut Ringankan Biaya Pendidikan Anak Korban Banjir dan Longsor

Paula Henry mengakui bahwa tindak lanjut rekomendasi BPK berpotensi mengalami keterlambatan karena konsentrasi kepala daerah terbagi dengan kondisi terkini dan tahapan Pilkada. Meski demikian, ia menegaskan bahwa BPK tetap menjalankan pemeriksaan secara profesional.

“Pemeriksaan ini bertujuan memastikan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan benar-benar sesuai kebutuhan, sekaligus menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan negara,” pungkasnya.

Hadir dalam acara tersebut Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Sulaiman Harahap, Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus, serta pejabat Pemprov Sumut dan kabupaten/kota. (KSC)

Pos terkait