MEDAN | kliksumut.com – Badan Komunikasi Nasional Desa Indonesia Sumatera Utara (BKNDI Sumut) mengapresiasi program kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemprovsu dalam membina dan memberdayakan desa-desa di Sumut, untuk terciptanya pembangunan yang bermartabat di Sumatera Utara.
Pernyataan tersebut dikatakan Ketua BKNDI Sumut Burhan Sinaga, pada pertemuan silaturahmi pengurus BKNDI Sumut dengan Kepala Dinas PMD Aspan Sofian Batubara di Kantor Dinas PMD Sumut, Senin (11/11).
Baca : Ombudsman RI Temukan Dugaan “Desa Hantu” di Provinsi Sumut
“Kadis PMD Sumut Aspan Sofian sangat total membaktikan dirinya agar seluruh desa yang ada di Sumut meningkat perekonomiannya, sejahtera rakyatnya, mandiri desanya, dan masyarakat desa punya keahlian guna tercapainya pedesaan yang unggul dan produktif. Ini dibuktikan dengan banyaknya penghargaan yang diterima Pemprovsu dalam pengelolaan dan pemberdayaan pedesaan di Sumut,” kata Burhan Sinaga.
Burhan menjelaskan BKNDI adalah organisasi kemasyarakatan yang lahir didasari kepedulian pihaknya atas pembangunan pedesaan yang saat ini sedang gencar digalakkan pemerintah pusat.”Kami hadir untuk mengkordinasikan desa-desa di Indonesia untuk bergerak maju. Banyak program pemberdayaan yang akan kami laksanakan di desa-desa,” jelas Burhan.
Kadis PMD Sumut Aspan Sofian menjelaskan dinas yang dikomandoinya telah melakukan berbagai terobosan dalam memacu desa-desa yang ada di Sumut untuk bangkit dari keterpurukannya.
“Sudah banyak pembinaan dilakukan di Kabupaten/Kota agar desa-desa untuk bergerak maju, khususnya meningkatnya perekonomian di desa. Saat ini sudah ada beberapa desa yang drastis berkembang, desanya sudah memiliki produk unggulan, desanya dijadikan tempat wisata, desa juga sudah memiliki BUMDes,” terang Aspan
Aspan menambahkan, besarnya anggaran yang dikucurkan pemerintah pusat melalui Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD), tak jarang disalah gunakan Kepala Desa (Kades) dan perangkat desa. Buktinya, di beberapa daerah yang tersebar di Indonesia, ada saja Kepala Desa (Kades) yang tersandung masalah korupsi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.” Disinilah peran kita selalu mengingatkan para kades dan perangkatnya untuk benar-benar jujur dan transparan dalam pengelolaan dana itu,” katanya.
Baca : Mendagri Tito Turunkan Tim Gabungan Usut “Desa Hantu”
BKNDI Sumut dan Dinas PMD Sumut dalam pertemuan itu sepakat untuk bekerja sama dalam membina, memberdayakan dan monitoring pembangunan di pedesaan di Sumut.(rel/kcu)
